Raditya No.54

Raditya No.54

Joined: February 5th, 2002, 9:26 am

February 5th, 2002, 9:26 am #1


EDITORIAL :
Menyoroti "Lokasabha" PHDI Bali


Banyak hikmah yang bisa dipetik dari kasus Lokasabha IV PHDI Bali yang dipaksakan, dan akhirnya meninggalkan kemelut. Hasil Lokasabha itu tak bisa diterima oleh PHDI Pusat. Bahkan sesungguhnya, Lokasabha itu pun tak bisa diterima oleh sebagian besar penduduk Bali. Secara formal, PHDI Buleleng, PHDI Tabanan dan PHDI Karangasem tidak mengakui Lokasabha itu. Lalu PHDI Jembrana dan Klungkung cenderung juga mengharapkan agar kemelut itu cepat diakhiri dengan mengacu kepada hasil Mahasabha VIII. Kemudian organisasi warga seperti Mahagotra Pasek Sanak Sapta Rsi dan Maha Semaya Pande sudah jelas menolaknya. Lalu ormas seperti Pemuda Hindu Indonesia juga tidak mengakuinya. Lantas siapa lagi yang tersisa untuk mengakui hasil Lokasabha IV PHDI Bali ini? Karena itu memang tepat jika PHDI Pusat kemudian melayangkan surat untuk tidak mengakui hasil-hasil Lokasabha itu, dan menunjuk caretaker PHDI Bali yang bertugas menyiapkan Lokasabha yang baru. Caretaker yang ditunjuk adalah Ketua II PHDI Pusat Putu Denok dengan Sekretaris I PHDI Pusat Raka Santeri.

Tapi baiklah, ada hal-hal yang perlu saya soroti secara khusus. Ternyata kita tidak bisa berorganisasi dengan baik. Pengurus PHDI Bali dengan sengaja menyelenggarakan Lokasabha yang tidak mematuhi AD/ART hasil Mahasabha VIII. Bahkan itu dibuktikan dengan hasilnya di mana Ketua Umum tetap diambil dari kalangan sulinggih. Anehnya, yang menjadi alasan soal ini adalah mereka justru menyebut Mahasabha VIII di Sanur tidak mengikuti AD/ART Mahasabha VII Solo.

Lho, ini bagaimana cara berpikirnya? Bukankah setiap Mahasabha (bahkan kongres organisasi apapun) AD/ART dibicarakan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan puncak, baik mengenai susunan pengurus maupun program-program. Artinya, hasil Mahasabha VIII Sanur karena mengikuti perubahan AD/ART yang dibuat dalam forum itu, bukan lagi mengacu kepada AD/ART Mahasabha Solo.

Nah, kalau PHDI Bali tidak setuju dengan perubahan AD/ART ini, dan tetap bersikukuh menginginkan Ketua Umum dijabat sulinggih, kenapa tidak bersuara pada Mahasabha VIII di Sanur itu? Oke, kalau sudah bersuara, tetapi kalah, bukankah dalam setiap musyawarah organisasi selalu harus ada yang mengalah? Kalau tidak, bagaimana roda organisasi akan berjalan, jika yang kalah suara tetap main ngotot-ngototan?

Saya yang terlibat aktif di Mahasabha VIII merasa jalannya musyawarah begitu demokratis. Pimpinan sidang yang dimotori Wayan Sudirta cukup arif memimpin dan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk perbedaan pendapat. Hasil-hasil Mahasabha pun diambil dengan aklamasi, hanya satu hal saja yang sampai voting, yakni ketika pemilihan Sekretaris Umum PHDI karena dua calon, yakni saya sendiri dan Adi Soeripto tidak bersedia mundur. Saya kira Mahasabha VIII adalah puncak-puncak demokrasi yang berhasil ditampilkan oleh tokoh-tokoh Hindu.

Karena itu, jika kita mematuhi etika berorganisasi, kita harus tunduk kepada hasil yang sudah dimusyawarahkan dengan baik.

Kemudian ada satu hal yang membuat saya sedikit risau menyikapi masalah ini. Ada kesan di kalangan tokoh-tokoh kita bahwa kalau tidak duduk di pengurus Parisada seolah-olah ruang pengabdian kita kepada umat dan agama menjadi berkurang. Ini sikap yang sangat keliru. Menjadi pengurus Parisada hanyalah salah satu jalan untuk mengabdi kepada umat dan agama. Banyak jalan lain yang bisa ditempuh, memimpin lembaga-lembaga umat yang lain, katakanlah yang berbentuk yayasan, LSM, sekehe, paguyuban atau apapun. Atau kalau merasa kurang pinter memimpin, jadilah pengusaha yang hasil usaha itu disumbangkan untuk Hindu, atau produk usaha itu sendiri berkaitan dengan pengembangan Hindu. Misalnya, menerbitkan buku-buku Hindu. Atau melakukan studi dan penelitian yang berguna untuk Hindu. Kalau bakat ada, mungkin pula menjadi duta dharma, berkeliling ke desa-desa memberikan pembi-naan. Ida Pandita Mpu Nabe Parama Manik Dwija Kertha dari Griya Taman Bhadrika Seririt, tak pernah menjadi pengurus Parisada, tetapi beliau tak pernah henti memberikan dharma wacana ke desa-desa. Bukan cuma di Buleleng saja, tetapi melewati batas kabu-paten, utamanya di Karangasem dan Tabanan. Mengabdi pada umat tidak harus dengan jabatan formal di Parisada. Justru kalau majelis tertinggi ini hanya dijadikan alat untuk tujuan yang lain, yang bukan berkaitan dengan agama, misalnya, untuk kedudukan di pemerintahan atau mendapat peluang bisnis, itu sudah langkah yang tidak terpuji.

Kembali kepada PHDI Bali yang tidak diakui oleh PHDI Pusat, hendaknya kasus ini segera diselesaikan dengan cara damai, dialog, dan mematuhi ketentuan organisasi. Kalau tidak, biaya yang dikeluarkan untuk Mahasabha rasanya menjadi mubazir.

Dan PHDI Pusat pun harus intropeksi, barangkali memang banyak lobang yang bisa dijadikan sasaran tembak. Saya sih melihatnya ada beberapa lobang yang menganga yang merupakan inkonsistensi yang dilakukan PHDI Pusat. Misalnya, diciptakannya perangkat baru yaitu Sekretaris Dharma Adyaksa (dulu disebut Sabha Pandita), padahal ketentuannya tidak ada. Apalagi pandita yang diangkat untuk jabatan itu dari sampradaya yang jelas-jelas pimpinan tertingginya menolak disebut Hindu. Di mana mencari pembenaran soal ini, apalagi kalau ditanya, apakah pandita itu sudah melakukan dwijati yang benar sesuai dengan satra Hindu? Sesonggan (pepatah) Bali mengatakan: "aduk sere aji keteng". Jangan hal itu sampai terjadi.

Saya kira kasus PHDI Bali ini segera dituntaskan agar tidak menjadi virus yang menyebar ke PHDI daerah lain. Siapa tahu, ada yang memanfaatkan situasi ini untuk membuat ribut secara nasional. Kapan pengurus PHDI kerja kalau disibukkan oleh pertikaian di dalam seperti ini?

Lalu yang penting lagi, kita selesaikan kasus ini dengan bahasa agama, jangan bahasa politik, misalnya, pengerahan massa atau membuat Parisada tandingan. Amit-amit, jangan sampai ada PHDI Perjuangan, PHDI Reformasi, PHDI Paradigma Baru, lalu ada PHDI Pro Status Qua.

Putu Setia
Quote
Like
Share

Joined: February 5th, 2002, 9:26 am

February 5th, 2002, 9:28 am #2



Lokasabha PHDI Bali menyalahi aturan PHDI Pusat yang sudah dikukuhkan oleh AD dan ART hasil Mahasabha VIII, karena itu hasil-hasilnya tidak diakui. Namun, PHDI Bali hasil Lokasabha Ubud itu ngotot, dan malah tidak mengakui PHDI Pusat. "Perang tanding" segera dimulai.

Orang-orang yang duduk di Parisada itu, kalau dianalogkan dengan tokoh wayang, paling tidak Kresna, atau Rama, atau Yudhistra. Pokoknya seorang kesatria yang jujur, lemah lembut, bahasanya sopan. Paling tidak bukan seorang Duryodana yang culas, atau Sengkuni yang licik, apalagi butha cakil. Sangut? Ah, tentu jauh sekali dari itu.

Nah, kini tokoh-tokoh suci dan teladan itu ibarat pemain-pemain politik di sebuah partai, berdebat dengan bahasa politik dan bukan dengan bahasa agama. Kalau pun bisa dianalogkan dengan Kresna, kini ada Kresna kembar yang siap berperang-tanding.

Awalnya adalah ketidak-puasan sejumlah tokoh-tokoh Hindu di Bali kepada hasil Mahasabha VIII PHDI yang diadakan di Sanur, akhir September lalu. Ada dua ketidakpuasan itu. Pertama, para sulinggih merasa disingkirkan karena jabatan Ketua Umum dipegang welaka. Kedua, pengurus PHDI Pusat yang baru tidak lagi dimonopoli oleh golongan triwangsa. Kebetulan PHDI Bali masih dimonopoli oleh kelompok triwangsa, maka kesempatan itu pun ingin dibalasnya. Maka mereka membentuk panitia yang tidak melibatkan golongan jaba, yang justru menjadi mayoritas penduduk Bali. Made Kembar Kerepun, sesepuh warga Pande menyebutkan, kepanitiaan itu sebagai panitia untuk Lokasabha Para Semeton (maksudnya semeton triwangsa), bukan panitia untuk Lokasabha Parisada Bali. Sebenarnya PHDI Pusat sudah meminta agar kepanitiaan ini ditinjau, namun panitia bentukan PHDI Bali ini tetap ngotot dan tetap melangsungkan lokasabha meskipun PHDI Buleleng dan PHDI Karangasem memboikot lokasabha ini.

Akhirnya Lokasabha IV PHDI Bali berlangsung di Pura Gunung Lebah, Ubud. Ketua Umum terpilih dari kalangan sulinggih, yakni Ida Pedanda Made Gunung, sementara Ketua Harian adalah Rai Andayana. Format kepengurusan ini persis sama seperti Parisada yang lalu-lalu, artinya menyimpang dari hasil-hasil Mahasabha VIII PHDI, instansi yang lebih tinggi.

Banyak yang protes. PHDI Buleleng tidak mengakui PHDI Bali, begitu pula PHDI Karangasem dan Tabanan. Selain itu, Mahagotra Sanak Sapta Rsi dan Warga Pande (kalau digabungkan sudah 75 persen penduduk Bali) juga menolak hasil lokasabha ini. Akhirnya PHDI Pusat melayangkan surat resmi menolak hasil Lokasabha PHDI Bali ini dan menganggap PHDI Bali belum terbentuk. PHDI Pusat menunjuk Ketua II PHDI Pusat Putu Denok dan Sekretaris I PHDI Raka Santri untuk bertindak sebagai carataker PHDI Bali untuk melaksanakan Lokasabha PHDI Bali yang baru, yang mencerminkan aspirasi umat.

PHDI Bali versi Pedanda Gunung ternyata tak mau kalah. Mereka juga membuat surat yang tidak mengakui keberadaan PHDI Pusat. Nah, perang tanding sudah dimulai. Gamelan siap ditabuh. "Memalukan benar," kata kata seorang pimpinan di PHDI Prov. Jawa Barat.


Akan Terpuruk

Jika ‘’perseteruan’’ antara Parisada Pusat dan Parisada Bali terus berlanjut, dikhawatirkan Parisada akan ditinggalkan umat. ‘’Belakangan ini citra Parisada sudah mulai bangkit. Nah, jika ‘’perseteruan’’ terus berlanjut, Parisada akan kembali terpuruk. Untuk membangkitkan lagi memerlukan waktu cukup lama dan amat sulit,’’ kata Ketua Forum Pemerhati Hindu Dharma Indonesia (FPHDI) Dewa Ngurah Swastha, S.H. Solusinya? ‘’Salah satu media yang dapat memecahkan masalah ini hanyalah lewat dialog. Oleh karena itu tunggu suasana yang lebih tenang, apakah perlu diadakan lokasabha luar biasa (LBB) atau bagaimana,’’ katanya. PHDI Kabupaten yang sudah mendesak adanya LLB adalah PHDI Tabanan. PHDI Buleleng justru menganggap harus ada lokasabha biasa saja (karena tak mengakui ada lokasabha Ubud) dan siap menjadi tuan rumahnya.

Nampaknya jalan dialog akan buntu karena masing-masing pihak sama kerasnya. Lagi pula yang didialogkan sebenarnya tidak ada, karena pertentangan itu sudah jelas. Sangat disayangkan sebenarnya, karena perbedaan yang meruncing di antara dua PHDI ini sebenanrya diawali oleh sikap pandang yang menyangkut kulit luar dari agama Hindu itu sendiri. Bahkan kulit luar yang paling superficial.

Bagi umat Hindu di pedesaan, pro-kontra antara PHDI Pusat dengan PHDI Bali hasil Lokasbha Ubud, juga memalukan. Meskipun ketika ditanya, apa jalan keluar yang bisa secara konkret diberikan sebagai solusi atas pertentangan itu, umat umumnya tidak bisa menunjukkan secara gamblang dan lugas. Mereka hanya mengajukan semacam wacana.

Misalnya Peradah Karangasem sebagaimana disampaikan ketuanya, Drs Putu Arnawa, hanya menekankan agar ada komunikasi dari hati ke hati, dan jangan emosional. Sebuah imbauan yang datar dan sifatnya normatif saja. "Hendaknya pengurus PHDI, baik yang di pusat maupun di Bali, saling menyadari bahwa masih banyak pekerjaan besar yang mesti dilakukan, yaitu melakukan pembinaan umat," kata Putu Arnawa.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I Gde Ardika yang juga duduk sebagai Sabha Walaka PHDI Pusat tidak mau mengomentari masalah yang terjadi pada Parisada Bali. Ketika Ardika berada di Lovina, Jumat (21/12), ia enggan memberikan komentar terhadap masalah itu. "Saya tidak punya komentar terhadap masalah itu," ujar Menteri asal Buleleng ini.

Itu menandakan, persoalan atau konflik PHDI Bali dan pusat, bukanlah pada tataran atau landasan agama secara murni. Tapi itu memasuki wilayah budaya dan tradisi. Juga saling mencari pengaruh di antara warga di Bali.

Ketua Litbang PHDI Buleleng Ketut Sarna menyadari, kedua belah pihak memiliki sandaran kebenaran masing-masing. Bahwa Mahasabha VIII di Sanur lalu mungkin ada "kecurangan" sebagaimana dituding kelompok Lokasabha Ubud, ada benarnya. Namun alasan pusat tidak mengakui PHDI Bali juga memiliki pijakan yang kuat dan jelas. Pijakan itu adalah AD/ART hasil Mahasabha VIII lalu.

Lalu apa yang disarankan Sarna terhadap konflik yang terbuka sekarang ini? Sarna hanya bisa meminta agar para pihak lebih bersifat terbuka dan saling berkomunikasi. "Kedua belah pihak harus bertemu," sarannya. Ia juga mengharap ada orang ketiga yang netral dan bisa diterima kedua pihak untuk menjalankan fungsi mediator. Tapi, siapa yang mau dan siapa yang netral itu?

Sebenarnya mengutip pernyataan ketua umumnya, sikap PHDI Buleleng sangat jelas dan tegas. Yakni tidak mengakui hasil lokasabha Ubud. Bahkan disampaikan secara hitam-putih melalui surat resmi. Sikap tegas itu diulangi lagi oleh Ketua Umum PHDI Buleleng Ida Pandita Sri Bhagawan Nawa Sandhi ketika dalam paruman pertengan Desember 2001 lalu ada yang menanyakan kembali sikap lembaga yang dipimpinnya. Bagi PHDI Buleleng, tegasnya, tidak ada ragu-ragu untuk mengatakan hasil PHDI hasil Lokasabha Ubud itu tidak sah. Dan dari Buleleng tidak ada yang mengikuti lokasabha tersebut. "Kalau ada yang mencatut nama PHDI Buleleng dan hadir di lokasabha itu, itu bukan utusan formal. PHDI Buleleng tidak pernah membuat surat mandat kepada seseorang untuk hadir mewakili Parisada Buleleng di lokasabha Ubud," tandasnya.

Bagi Pandita, kalaupun ada perbedaan yang mengemuka pada Mahasabha VIII lalu dan kemudian tidak diakomodir oleh peserta Mahasabha, maka janganlah membuat ulah macam-macam setelah usai Mahasabha. "Terus-terang saya pribadi selaku pandita dan Ketua Umum PHDI Buleleng dalam Mahasabha itu banyak yang tidak sepaham dengan hasil-hasil yang dicapai. Tapi sebagai orang yang mengerti proses demokrasi, kalau itu sudah menjadi keputusan sebuah perhelatan Mahasabha, maka saya harus tunduk dan menghargai seluruh keputusan yang ditetapkan," kata pandita yang modern ini. Dikatakan modern karena di rumahnya di Jl Pantai Lingga, Singaraja, tersedia akses internet untuk berkomunikasi dengan siapapun tentang masalah keumatan dan kehinduan.


Biar Saja Berantem

Tapi apakah umat Hindu di akar rumput gerah dengan kondisi itu? Tidak. Karena Parisada itu memang belum mengakar di hati umat. Parisada mau berantem, mau pecah, atau bubar sekalian, mereka tak pusingkan. Dampak jelek dari kondisi sekarang ini lebih bayak bersifat politis. Hindu itu dianggap tidak bisa mengatur diri sendiri. Sudah umatnya sedikit, berantem terus. Mungkin demikian bibir umat lain mencemooh kita. Sungguh memalukan. Apalagi disuruh mengurus umat hingga 200 juta?

Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Drs Wayan Suarjaya mencoba memberikan sumbangan pemikiran mencarikan jalan keluar untuk mengatasi persoalan yang ada. Ia mengatakan, harus ada take and give. Tidak boleh mutlak-mutlakan. Suarjaya menambahkan, jika mengacu pada yuridis-formal, maka pasti ada pihak yang dikalahkan dan yang dimenangkan. Kondisi itu tidak diinginkan Dirjen. Karena itu, Suarjaya termasuk yang setuju agar kedua belah pihak perlu didorong melakukan pertemuan dalam rangka dialog. "Selama ini kan di antara pihak yang berbeda itu belum pernah mengadakan dialog, sehingga masing-masing pihak jelas saling menyalahkan," kata Dirjen Bimas Hindu dan Buddha.

Namun Suarjaya masih memikirkan waktu yang tepat untuk menggelar pertemuan di antara kedua pihak. Ia tak ingin hal itu dikerjakan dengan tergesa-gesa. Lebih baik dibiarkan dulu biar terjadi cooling down. Targetnya hal itu akan terlaksana sebelum Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1924 yang jatuh pada sekitar pertengahan April 2002.

Beruntunglah Suarjaya mengaku memiliki tanggung jawab terhadap konflik yang ada. Tapi apa bentuk penyelesaian yang akan dikonsepkan dirinya? Menjadi pertanyaan bagi umat Hindu sekalian, terutama buat kedua kubu bertikai. Apakah betul-betul netral nantinya posisi Suarjaya? Mengingat orang-orang yang merancang lokasabha Ubud itu adalah "anak buahnya" di Kanwil Departemen Agama Bali, seperti I Gusti Gde Goda, Ida Bagus Wijaya dan lain-lainnya.

Tapi marilah kita tidak berburuk sangka, siapa tahu ada penyelesaian yang baik. Bagaimana kalau suara dari Bandung didengar? Orang-orang tua minggirlah, ini zamannya anak-anak muda. Masak mengurus Parisada masih menggunakan kentongan, pakai komputer dong, main internet, buka web site. Lagi pula programnya cuma mecaru, kenapa tidak membangun rumah sakit, pusat kajian moderen?


Laporan Nyoman Arjana
dan Made Mustika
Quote
Like
Share

Joined: February 5th, 2002, 9:26 am

February 5th, 2002, 9:30 am #3

EDITORIAL :
Menyoroti "Lokasabha" PHDI Bali


Banyak hikmah yang bisa dipetik dari kasus Lokasabha IV PHDI Bali yang dipaksakan, dan akhirnya meninggalkan kemelut. Hasil Lokasabha itu tak bisa diterima oleh PHDI Pusat. Bahkan sesungguhnya, Lokasabha itu pun tak bisa diterima oleh sebagian besar penduduk Bali. Secara formal, PHDI Buleleng, PHDI Tabanan dan PHDI Karangasem tidak mengakui Lokasabha itu. Lalu PHDI Jembrana dan Klungkung cenderung juga mengharapkan agar kemelut itu cepat diakhiri dengan mengacu kepada hasil Mahasabha VIII. Kemudian organisasi warga seperti Mahagotra Pasek Sanak Sapta Rsi dan Maha Semaya Pande sudah jelas menolaknya. Lalu ormas seperti Pemuda Hindu Indonesia juga tidak mengakuinya. Lantas siapa lagi yang tersisa untuk mengakui hasil Lokasabha IV PHDI Bali ini? Karena itu memang tepat jika PHDI Pusat kemudian melayangkan surat untuk tidak mengakui hasil-hasil Lokasabha itu, dan menunjuk caretaker PHDI Bali yang bertugas menyiapkan Lokasabha yang baru. Caretaker yang ditunjuk adalah Ketua II PHDI Pusat Putu Denok dengan Sekretaris I PHDI Pusat Raka Santeri.

Tapi baiklah, ada hal-hal yang perlu saya soroti secara khusus. Ternyata kita tidak bisa berorganisasi dengan baik. Pengurus PHDI Bali dengan sengaja menyelenggarakan Lokasabha yang tidak mematuhi AD/ART hasil Mahasabha VIII. Bahkan itu dibuktikan dengan hasilnya di mana Ketua Umum tetap diambil dari kalangan sulinggih. Anehnya, yang menjadi alasan soal ini adalah mereka justru menyebut Mahasabha VIII di Sanur tidak mengikuti AD/ART Mahasabha VII Solo.

Lho, ini bagaimana cara berpikirnya? Bukankah setiap Mahasabha (bahkan kongres organisasi apapun) AD/ART dibicarakan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan puncak, baik mengenai susunan pengurus maupun program-program. Artinya, hasil Mahasabha VIII Sanur karena mengikuti perubahan AD/ART yang dibuat dalam forum itu, bukan lagi mengacu kepada AD/ART Mahasabha Solo.

Nah, kalau PHDI Bali tidak setuju dengan perubahan AD/ART ini, dan tetap bersikukuh menginginkan Ketua Umum dijabat sulinggih, kenapa tidak bersuara pada Mahasabha VIII di Sanur itu? Oke, kalau sudah bersuara, tetapi kalah, bukankah dalam setiap musyawarah organisasi selalu harus ada yang mengalah? Kalau tidak, bagaimana roda organisasi akan berjalan, jika yang kalah suara tetap main ngotot-ngototan?

Saya yang terlibat aktif di Mahasabha VIII merasa jalannya musyawarah begitu demokratis. Pimpinan sidang yang dimotori Wayan Sudirta cukup arif memimpin dan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk perbedaan pendapat. Hasil-hasil Mahasabha pun diambil dengan aklamasi, hanya satu hal saja yang sampai voting, yakni ketika pemilihan Sekretaris Umum PHDI karena dua calon, yakni saya sendiri dan Adi Soeripto tidak bersedia mundur. Saya kira Mahasabha VIII adalah puncak-puncak demokrasi yang berhasil ditampilkan oleh tokoh-tokoh Hindu.

Karena itu, jika kita mematuhi etika berorganisasi, kita harus tunduk kepada hasil yang sudah dimusyawarahkan dengan baik.

Kemudian ada satu hal yang membuat saya sedikit risau menyikapi masalah ini. Ada kesan di kalangan tokoh-tokoh kita bahwa kalau tidak duduk di pengurus Parisada seolah-olah ruang pengabdian kita kepada umat dan agama menjadi berkurang. Ini sikap yang sangat keliru. Menjadi pengurus Parisada hanyalah salah satu jalan untuk mengabdi kepada umat dan agama. Banyak jalan lain yang bisa ditempuh, memimpin lembaga-lembaga umat yang lain, katakanlah yang berbentuk yayasan, LSM, sekehe, paguyuban atau apapun. Atau kalau merasa kurang pinter memimpin, jadilah pengusaha yang hasil usaha itu disumbangkan untuk Hindu, atau produk usaha itu sendiri berkaitan dengan pengembangan Hindu. Misalnya, menerbitkan buku-buku Hindu. Atau melakukan studi dan penelitian yang berguna untuk Hindu. Kalau bakat ada, mungkin pula menjadi duta dharma, berkeliling ke desa-desa memberikan pembi-naan. Ida Pandita Mpu Nabe Parama Manik Dwija Kertha dari Griya Taman Bhadrika Seririt, tak pernah menjadi pengurus Parisada, tetapi beliau tak pernah henti memberikan dharma wacana ke desa-desa. Bukan cuma di Buleleng saja, tetapi melewati batas kabu-paten, utamanya di Karangasem dan Tabanan. Mengabdi pada umat tidak harus dengan jabatan formal di Parisada. Justru kalau majelis tertinggi ini hanya dijadikan alat untuk tujuan yang lain, yang bukan berkaitan dengan agama, misalnya, untuk kedudukan di pemerintahan atau mendapat peluang bisnis, itu sudah langkah yang tidak terpuji.

Kembali kepada PHDI Bali yang tidak diakui oleh PHDI Pusat, hendaknya kasus ini segera diselesaikan dengan cara damai, dialog, dan mematuhi ketentuan organisasi. Kalau tidak, biaya yang dikeluarkan untuk Mahasabha rasanya menjadi mubazir.

Dan PHDI Pusat pun harus intropeksi, barangkali memang banyak lobang yang bisa dijadikan sasaran tembak. Saya sih melihatnya ada beberapa lobang yang menganga yang merupakan inkonsistensi yang dilakukan PHDI Pusat. Misalnya, diciptakannya perangkat baru yaitu Sekretaris Dharma Adyaksa (dulu disebut Sabha Pandita), padahal ketentuannya tidak ada. Apalagi pandita yang diangkat untuk jabatan itu dari sampradaya yang jelas-jelas pimpinan tertingginya menolak disebut Hindu. Di mana mencari pembenaran soal ini, apalagi kalau ditanya, apakah pandita itu sudah melakukan dwijati yang benar sesuai dengan satra Hindu? Sesonggan (pepatah) Bali mengatakan: "aduk sere aji keteng". Jangan hal itu sampai terjadi.

Saya kira kasus PHDI Bali ini segera dituntaskan agar tidak menjadi virus yang menyebar ke PHDI daerah lain. Siapa tahu, ada yang memanfaatkan situasi ini untuk membuat ribut secara nasional. Kapan pengurus PHDI kerja kalau disibukkan oleh pertikaian di dalam seperti ini?

Lalu yang penting lagi, kita selesaikan kasus ini dengan bahasa agama, jangan bahasa politik, misalnya, pengerahan massa atau membuat Parisada tandingan. Amit-amit, jangan sampai ada PHDI Perjuangan, PHDI Reformasi, PHDI Paradigma Baru, lalu ada PHDI Pro Status Qua.

Putu Setia
Kemelut PHDI Pusat dan PHDI Bali membawa imbas ke daerah-daerah lain. PHDI Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah jelas-jelas mendukung keputusan PHDI Pusat untuk tidak mengakui hasil-hasil Lokasabha PHDI Bali di Campuan. Namun PHDI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur masih menunggu "ke mana arah angin". Mereka menyatakan sulit untuk bersikap karena kedua PHDI yang bersengketa itu masing-masing punya kesalahan. Sedangkan PHDI di luar Jawa dan Bali mengaku "tidak tahu menahu" terhadap kemelut PHDI Bali itu.

Ketua PHDI Propinsi NTB, I Gde Mandia, SH, menyatakan dengan penuh antusias mendukung hasil keputusan Mahasabha PHDI Pusat. "Seyogyanya, kita harus satya wacana mendukung hasil keputusan mahasabha yang telah diikrarkan bersama," katanya, "PHDI Propinsi NTB dan seluruh PHDI di tingkat kabupaten dan kota sebelum mahasabha sudah menempatkan sulinggih pada posisi yang sangat terhormat," lanjut Kepala Taman Budaya Kanwil Dikpora, NTB itu.

Buktinya, PHDI Propinsi NTB dan seluruh PHDI Kabupaten/Kota sebelum Mahasabha VIII PHDI sudah memikirkan kesucian sulinggih dan menempatkannya pada tempat yang terhormat dengan mengangkat beliau di posisi Manggala Paruman Sulinggih, sedangkan Ketua Umum adalah Ketua Harian itu. Sehingga tidak ada alasan seluruh jajaran PHDI Prop. NTB dan PHDI Kab/Kota tidak mendukung keputusan Mahasabha Pusat. "Dalam Lokasabha Kabupaten Sumbawa tanggal 22 dan 23 Desember 2001, kami dari PHDI NTB, mensosialisasi seluruh hasil keputusan Mahasabha VIII," ujar Mandia kemudian.

Dalam keterangan terpisah I Gusti Bagus Lingga, Ketua STAHN Gde Pudja Mataram mengatakan, bahwasannya di era reformasi semua bisa terjadi, wajar-wajar saja PHDI Bali tidak sependapat dan berbeda persepsi dengan PHDI Pusat. Namun, ada hal yang seharusnya dilihat yakni kinerja PHDI Pusat. Pasalnya, PHDI Pusat baru saja terbentuk. "Jangan baru beda persepsi kemudian ngambul dengan berjalan sendiri-sendiri," kata mantan Kakanwil Depag Bali ini. "Kalau memang harus demikian, ya, serahkan saja kepada masyarakat untuk menilai bagaimana kinerja kedua lembaga umat ini, siapa yang lebih berprestasi," sambung mantan Direktur Urusan Hindu Depag RI ini.

Berdasarkan pantauan Raditya, ungkapan yang tercetus dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat Hindu NTB mengenai kejadian ini, umumnya mereka sangat menyayangkan persetruan itu terjadi. "Kalau memang sudah disepakati dan tertuang dalam keputusan Mahasabha VIII sepantasnya seluruh PHDI di jajaran bawahnya wajib mentaati, sebab berkaitan dengan aliran intruksi,"ujar Gde Sukara yang menyayangkan Lokasbha PHDI Bali yang seolah-olah mementahkan hasil Mahasabha VIII. Namun, kalau kemudian ada perbedaan pendapat, semestinya hal itu didialogkan.

Sedangkan Drs I Ketut Nuasa memberikan solusi perdamaian dengan metode koordinasi kerja. Ia mengharapkan PHDI Pusat menangani bidang-bidang Dharma Negara dengan prosentase yang lebih besar, sedangkan PHDI di daerah-daerah menangani bidang-bidang Dharma Agama dengan porsi yang lebih besar. "Sehingga nantinya dapat diambil konklusi positif dari koordinasi kerja tersebut," ujar Kasi Bimas Hindu dan Budha, Kantor Depag Kabupaten Lombok Barat ini. Tetapi masalahnya, bagaimana bisa akur kalau PHDI Pusat tidak mengakui PHDI Bali, sementara PHDI Bali juga tidak mengakui PHDI Pusat. Kan tidak ada kordinasi?


Diam, Tetapi Mengecam

PHDI Jawa Barat belum menentukan sikap dan memilih diam. Namun, umat Hindu di Bandung, baik generasi muda maupun generasi tuanya, mengecam "perang tanding" antara PHDI Bali dengan PHDI Pusat ini. "Lebih baik dihabiskan sifat kebengalan, kenakalan dan ugal-ugalan itu pada saat masih muda dari pada muncul lagi setelah tua, setelah berpakaian putih-putih, rambut putih dan apa lagi saat setelah rambut diperucut, itu lebih memalukan," komentar K. Sudana, Sekretaris PHDI Jawa Barat. Berbicara atas nama pribadi, Sudana mengecam perseteruan yang melibatkan para sulinggih ini, sebagai sesuatu yang pantas membuatnya malu.

Generasi muda Hindu di Bandung justru mengomentasi 100 hari kepengurusan PHDI Pusat yang dinilainya belum menampilkan kerja apa-apa. "Penampilan yang tidak elok. Secara jujur, lembaga yang semestinya diisi oleh orang bijaksana, pada akhirnya lebih banyak melahirkan ketidakbijaksanaan yang tidak layak untuk diteladani oleh kaum muda Hindu," kata sejumlah mahasiswa Hindu dari ITB.

Putu Swastawa berpendapat keteladanan pemimpin umat di Parisada, bisa jadi saat ini berada pada level yang terendah dari pada sebelumnya. Pasalnya sederhana, kekisruhan dan aneka jenis masalah telah mengendap dan bertumpuk-tumpuk hadir kembali, dipertontonkan dengan lebih transpanan di hadapan umat Hindu," katanya. Mahasiswa asal Singaraja yang kini tingkat III di Jurusan Farmasi ITB ini, tanpa basa-basi berkata supaya orang-orang tua itu mundur saja dari PHDI dan berikan kepada generasi yang lebih muda. Putu Swastawa mengaku siap untuk menjadi pengurus PHDI kalau sudah selesai kuliah. "Saya telah menggagas sejumlah ide yang tersimpan di hardis komputer saya, yang sebagaian kecil saya diskusikan di depan anak-anak yang belajar Agama Hindu di Bandung khususnya di SMU I Bandung, di mana tempat saya ikut mengajar agama Hindu," katanya. Putu Swastawa memang menjadi guru agama Hindu (tanpa honor) di SMU I Bandung, yang statusnya membantu Bapak Nyoman Nesawan, S. Ag.

Ada yang menilai pengkaderan di PHDI tidak nampak sama sekali, seperti munculnya kembali tokoh-tokoh lama yang sudah karatan. "Pengkaderan mestinya harus dapat diciptakan oleh PHDI, tetapi ini justru tak tersentuh," kata Putu Agus Adiawan, Ketua DPD KMHDI Jawa Barat. "Kaderisasi dan pelatihan kepemimpinan menurut konsepsi Hindu memang harus sering diadakan, dan justru yang begini ini belum pernah terlaksana secara kontinyu di PHDI," kata Putu Agus, mahasiswa tingkat akhir di ITENAS Bandung.

Linda mahasiswa tingkat II Kimia ITB, yang berasal dari Jawa Tengah, sangat keras mengkritik PHDI, baik yang kini maupun yang dulu. "Parisada lebih banyak menjadi lembaga ekspansi kebudayaan orang Bali ke seluruh Indonesia, padahal Hindu tidak identik dengan Bali, orang Bali kini juga tidak identik dengan Hindu," katanya. Ketika Linda, yang juga sebagai Ketua KMH ITB saat ini, ditanya tentang kesiapan orang selain etnis Bali menjadi pemimpin di PHDI, dengan tegas dan berani dia berucap, "Saya akan mencalonkan diri menjadi ketua PHDI di masa depan, mulai saat ini saya telah merintis ke arah itu, kini saya dipercaya oleh teman-teman sebagai Ketua KMH Putra Ganseha ITB, saya tidak sia-siakan, kesempatan ini lebih ditunjukkan untuk menggodok karakter saya menjadi pemimpin Hindu yang intelek di masa depan, dan membangun jaringan profesional yang bisa mensejahterakan umat Hindu."

Namun, sungguh indah rasanya bila menatap pemikiran Putu Dwarsa, alumni Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Tekstil Bandung ini. Ketika dimintai komentarnya tentang kinerja PHDI Pusat, dia hanya tersenyum: "Mengapa pelayanan yang kita lakukan pada umat kadang-kadang tidak dihargai dan tidak memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan?"

Putu Dwarsa, yang kini menjabat Ketua SSG Bandung, saat ditemui pada acara Bhajan Kamis di Minggu ke-2 Desember 2001, mengajak untuk menatap PHDI sebagai ladang pengabdian, yang memang tidak pernah alpa dengan cobaan. Cobaan yang datang itu dia maknai sebagai ujian untuk naik tingkat. "Jika masalah terus datang kita akan naik kelas setiap hari, betapa bahagianya kita bahwa kita telah berada pada kedudukan yang tinggi sebagai manusia," ujarnya datar. Dia menambahkan: "Orang-orang di PHDI melakukan berbagai jenis pelayanan kepada umat. Hyang Widhi (Tuhan) malah sangat tahu apa yang kita akan perbuat dan sudah perbuat. Tuhan tahu bahwa umat Hindu kini frustasi melihat kinerja PHDI. Tentu kita tidak puas dengan pelayan dan kerja yang dia lakukan itu, PHDI pun juga tidak merasa gembira dengan cara umat mengungkapkan kekecewaan itu. Cobalah di antara kita, umat Hindu, yang konon cinta damai, saling meningkatkan kasih tanpa pamerih, yang didasarkan pada sathya, dharma dan shanti. Berusahalah mengisi setiap pelayanan dengan kasih itu, berusahalah melihat setiap pelayanan yang kita terima dengan pandangan prema, maka tidak ada frustasi. Orang yang melayani adalah orang dilayani. Kita melayani diri sendiri. Pemimpin di PHDI melayani dengan kasih kepada umat Hindu, sebenarnya dia melayani dirinya sendiri dengan kasih pula. Tergugah melihat penderitaan umat Hindu yang lain, yang tidak mampu, jika perasan tergugah itu tidak ada, apapun bentuk pelayanan, jabatan akan kosong dan tidak tulus."

Umumnya generasi muda Hindu Bandung ini tidak mau berkomentar tentang PHDI Bali, karena mereka mengaku sangat malu melihat kejadian itu.


Laporan Putu Karsum Sugiharto (Mataram), dan I Nyoman Tika (Bandung)
Quote
Like
Share

Joined: January 31st, 2002, 4:11 am

February 7th, 2002, 7:06 am #4

EDITORIAL :
Menyoroti "Lokasabha" PHDI Bali


Banyak hikmah yang bisa dipetik dari kasus Lokasabha IV PHDI Bali yang dipaksakan, dan akhirnya meninggalkan kemelut. Hasil Lokasabha itu tak bisa diterima oleh PHDI Pusat. Bahkan sesungguhnya, Lokasabha itu pun tak bisa diterima oleh sebagian besar penduduk Bali. Secara formal, PHDI Buleleng, PHDI Tabanan dan PHDI Karangasem tidak mengakui Lokasabha itu. Lalu PHDI Jembrana dan Klungkung cenderung juga mengharapkan agar kemelut itu cepat diakhiri dengan mengacu kepada hasil Mahasabha VIII. Kemudian organisasi warga seperti Mahagotra Pasek Sanak Sapta Rsi dan Maha Semaya Pande sudah jelas menolaknya. Lalu ormas seperti Pemuda Hindu Indonesia juga tidak mengakuinya. Lantas siapa lagi yang tersisa untuk mengakui hasil Lokasabha IV PHDI Bali ini? Karena itu memang tepat jika PHDI Pusat kemudian melayangkan surat untuk tidak mengakui hasil-hasil Lokasabha itu, dan menunjuk caretaker PHDI Bali yang bertugas menyiapkan Lokasabha yang baru. Caretaker yang ditunjuk adalah Ketua II PHDI Pusat Putu Denok dengan Sekretaris I PHDI Pusat Raka Santeri.

Tapi baiklah, ada hal-hal yang perlu saya soroti secara khusus. Ternyata kita tidak bisa berorganisasi dengan baik. Pengurus PHDI Bali dengan sengaja menyelenggarakan Lokasabha yang tidak mematuhi AD/ART hasil Mahasabha VIII. Bahkan itu dibuktikan dengan hasilnya di mana Ketua Umum tetap diambil dari kalangan sulinggih. Anehnya, yang menjadi alasan soal ini adalah mereka justru menyebut Mahasabha VIII di Sanur tidak mengikuti AD/ART Mahasabha VII Solo.

Lho, ini bagaimana cara berpikirnya? Bukankah setiap Mahasabha (bahkan kongres organisasi apapun) AD/ART dibicarakan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan puncak, baik mengenai susunan pengurus maupun program-program. Artinya, hasil Mahasabha VIII Sanur karena mengikuti perubahan AD/ART yang dibuat dalam forum itu, bukan lagi mengacu kepada AD/ART Mahasabha Solo.

Nah, kalau PHDI Bali tidak setuju dengan perubahan AD/ART ini, dan tetap bersikukuh menginginkan Ketua Umum dijabat sulinggih, kenapa tidak bersuara pada Mahasabha VIII di Sanur itu? Oke, kalau sudah bersuara, tetapi kalah, bukankah dalam setiap musyawarah organisasi selalu harus ada yang mengalah? Kalau tidak, bagaimana roda organisasi akan berjalan, jika yang kalah suara tetap main ngotot-ngototan?

Saya yang terlibat aktif di Mahasabha VIII merasa jalannya musyawarah begitu demokratis. Pimpinan sidang yang dimotori Wayan Sudirta cukup arif memimpin dan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk perbedaan pendapat. Hasil-hasil Mahasabha pun diambil dengan aklamasi, hanya satu hal saja yang sampai voting, yakni ketika pemilihan Sekretaris Umum PHDI karena dua calon, yakni saya sendiri dan Adi Soeripto tidak bersedia mundur. Saya kira Mahasabha VIII adalah puncak-puncak demokrasi yang berhasil ditampilkan oleh tokoh-tokoh Hindu.

Karena itu, jika kita mematuhi etika berorganisasi, kita harus tunduk kepada hasil yang sudah dimusyawarahkan dengan baik.

Kemudian ada satu hal yang membuat saya sedikit risau menyikapi masalah ini. Ada kesan di kalangan tokoh-tokoh kita bahwa kalau tidak duduk di pengurus Parisada seolah-olah ruang pengabdian kita kepada umat dan agama menjadi berkurang. Ini sikap yang sangat keliru. Menjadi pengurus Parisada hanyalah salah satu jalan untuk mengabdi kepada umat dan agama. Banyak jalan lain yang bisa ditempuh, memimpin lembaga-lembaga umat yang lain, katakanlah yang berbentuk yayasan, LSM, sekehe, paguyuban atau apapun. Atau kalau merasa kurang pinter memimpin, jadilah pengusaha yang hasil usaha itu disumbangkan untuk Hindu, atau produk usaha itu sendiri berkaitan dengan pengembangan Hindu. Misalnya, menerbitkan buku-buku Hindu. Atau melakukan studi dan penelitian yang berguna untuk Hindu. Kalau bakat ada, mungkin pula menjadi duta dharma, berkeliling ke desa-desa memberikan pembi-naan. Ida Pandita Mpu Nabe Parama Manik Dwija Kertha dari Griya Taman Bhadrika Seririt, tak pernah menjadi pengurus Parisada, tetapi beliau tak pernah henti memberikan dharma wacana ke desa-desa. Bukan cuma di Buleleng saja, tetapi melewati batas kabu-paten, utamanya di Karangasem dan Tabanan. Mengabdi pada umat tidak harus dengan jabatan formal di Parisada. Justru kalau majelis tertinggi ini hanya dijadikan alat untuk tujuan yang lain, yang bukan berkaitan dengan agama, misalnya, untuk kedudukan di pemerintahan atau mendapat peluang bisnis, itu sudah langkah yang tidak terpuji.

Kembali kepada PHDI Bali yang tidak diakui oleh PHDI Pusat, hendaknya kasus ini segera diselesaikan dengan cara damai, dialog, dan mematuhi ketentuan organisasi. Kalau tidak, biaya yang dikeluarkan untuk Mahasabha rasanya menjadi mubazir.

Dan PHDI Pusat pun harus intropeksi, barangkali memang banyak lobang yang bisa dijadikan sasaran tembak. Saya sih melihatnya ada beberapa lobang yang menganga yang merupakan inkonsistensi yang dilakukan PHDI Pusat. Misalnya, diciptakannya perangkat baru yaitu Sekretaris Dharma Adyaksa (dulu disebut Sabha Pandita), padahal ketentuannya tidak ada. Apalagi pandita yang diangkat untuk jabatan itu dari sampradaya yang jelas-jelas pimpinan tertingginya menolak disebut Hindu. Di mana mencari pembenaran soal ini, apalagi kalau ditanya, apakah pandita itu sudah melakukan dwijati yang benar sesuai dengan satra Hindu? Sesonggan (pepatah) Bali mengatakan: "aduk sere aji keteng". Jangan hal itu sampai terjadi.

Saya kira kasus PHDI Bali ini segera dituntaskan agar tidak menjadi virus yang menyebar ke PHDI daerah lain. Siapa tahu, ada yang memanfaatkan situasi ini untuk membuat ribut secara nasional. Kapan pengurus PHDI kerja kalau disibukkan oleh pertikaian di dalam seperti ini?

Lalu yang penting lagi, kita selesaikan kasus ini dengan bahasa agama, jangan bahasa politik, misalnya, pengerahan massa atau membuat Parisada tandingan. Amit-amit, jangan sampai ada PHDI Perjuangan, PHDI Reformasi, PHDI Paradigma Baru, lalu ada PHDI Pro Status Qua.

Putu Setia
Perselisihan yang terjadi antara PHDI Pusat dengan PHDI Bali terkait dengan Lokasabha IV Parisada Bali yang dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 23 Nopember 2001 di pura Gunung Lebah, Campuhan Ubud, tidak lepas dari kelemahan yang cukup mendasar Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD&ART) Parisada hasil Mahasabha VIII bulan September 2001 yang dilaksanakan di Hotel Radison, Sanur Bali. Beberapa istilah penting tidak diberikan definisi sehingga tidak jelas apa yang dimaksud oleh istilah itu. Dan ini menimbulkan berbagai penafsiran dalam penerapannya.

Misalnya istilah ‘sampradaya’. Istilah ini dipertanyakan oleh I Gusti Gede Goda ketua Panitia Pelaksana Loka Sabha IV dan I Gusti Made Ngurah Kepala Kanwil Depag Propinsi Bali. AD&ART Parisada tidak memberikan penjelasan sama sekali mengenai kata ‘sampradaya’. Definisi yang jelas perlu karena menyangkut siapa saja atau kelompok mana saja yang dapat digolongkan sebagai sampradaya Hindu. Dan siapa di antara mereka yang berhak untuk hadir dalam Mahasabha.

Dalam salah satu rapat Panitia Pelaksana Mahasabha VIII di kantor Parisada Pusat di Jakarta masalah ini sudah ditanyakan oleh Bapak Nengah Kembar, ketua SDHD DKI, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan. Saya kemudian mencoba mencari referensi dan menuliskannya secara sekilas apa yang dimaksud dengan sampradaya di Majalah Hindu Raditya edisi Agustus 2001. Pada akhir dari tulisan itu, saya sarankan agar kelompok yang mengaku dirinya sebagai Hindu dapat diundang untuk menghadari Mahasabha sebagai peserta atau peninjau. Tentu saja, seyogyanya panitia melakukan verifikasi terhadap pengakuan mereka. Bagi yang menyatakan dirinya bukan Hindu, atau sudah terlepas dari Hindu, jelas tidak perlu diundang. Kita harus menghormati pendirian mereka. Kita harus menganggap mereka sebagai teman dalam perjalanan ziarah spiritual. Kelompok-kelompok yang sudah menyatakan dirinya lepas dari Hindu dan menjadi agama atau organisasi sosio-spiritual yang berdiri sendiri adalah Hare Krishna, Brahma Kumaris, Transcendental Meditation, Veerasaivisme (Hinduism Today Oktober 1998). Kita harus memperlakukan mereka sebagaimana kita memperlakukan Buddha, Jainisme dan Sikh. Sekalipun mereka, dianggap oleh orang Hindu, lahir dari Ibu Hindu, tetapi mereka sudah berdiri sendiri, sebagai agama yang terpisah dari Hindu.

Komunitas Umat

Sama seperti sampradaya istilah ‘komunitas umat’ juga adalah istilah baru. Saya yakin tidak banyak umat yang tahu apa yang dimaksud dengan istilah ini. Saya mendapat penjelasan dalam rapat Panitia Pelaksana Mahasabha VIII , ini adalah istilah untuk membungkus istilah ‘soroh’ di Bali yang tentu saja sangat berbau khas Bali. Suatu istilah yang tidak akan ditemukan dan tidak akan ‘applicable’ di seluruh wilayah Parisada di Indonesia, di luar Bali. Dengan segala pengertian besar dari umat Hindu di seluruh Indonesia untuk menghormati keunikan Bali, bagi orang Bali yang ada di Bali sendiri istilah ‘komunitas umat’ tidak jelas benar, terutama bila dikaitkan dengan kedudukannya dalam organisasi Parisadha. Jelasnya, soroh mana saja yang berhak sebagai peninjau yang memiliki hak bicara dan dipilih sebagai pengurus Parisadha? Di Bali ada banyak sekali ‘soroh’ baik dari golongan apa yang disebut triwangsa dan non-triwangsa. Sepanjang yang dapat saya ikuti dari berita media massa hanya beberapa soroh tertentu yang diundang untuk menjadi peninjau/perserta, misalnya antara lain soroh Pasek, Pande dan Bujangga Waisnawa. Bagaimana dengan yang lainnya? Dan kalau semua soroh diundang apakah Mahasabha atau Lokasabha tidak menjadi ajang konflik kepentingan soroh?

Kata ‘komunitas’ dan ‘umat’ sebetulnya mempunyai arti yang sama. ‘Komunitas’ berasal dari bahasa Inggris ‘community’ artinya masyarakat’, ‘umat’ berasal dari bahasa Arab ‘ummah’ yang artinya, ya ‘masyarakat’ juga, tepatnya ‘community of believers’, masyarakat orang percaya. Lebih dari sekedar ketidak jelasan definisi - atau justru karena itu - istilah ini menunjukkan ketidak jelasan sikap kita terhadap soroh ini. Di satu pihak ia dipandang secara negatif sebagai pengelompokkan orang berdasarkan keturunan yang satu garis dengan kasta. Dan suatu waktu bahkan dicurigai mendominasi kepengurusan Parisada. Tapi di pihak lain, ia malah diberi legitimasi sebagai peninjau/peserta Mahasabha. Menolak soroh dengan mengundang soroh? Ini jelas menunjukkan inkonsistensi atau ambivalensi sikap kita.

Agar Dibuat Pedoman.

Tulisan ini hanya sekedar memberikan masukan bagi Parisada Pusat untuk segera menyusun definisi dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam AD&ART, serta kriteria yang jelas dari suatu organisasi atau lembaga untuk dapat diundang sebagai peserta atau peninjau dalam Mahasabha dan Lokasabha. Misalnya berapa jumlah minimal anggota dari suatu, apa yang disebut sampradaya dan komunitas umat itu, supaya mereka punya hak untuk menjadi peninjau yang memiliki hak bicara dan hak dipilih dalam Mahasabha atau Lokasabha? Dan karya nyata apa yang telah mereka lakukan untuk pembinaan umat sehingga pantas menjadi peninjau/peserta Mahasabha? Ketentuan ini juga berlaku untuk lembaga, organisasi, yayasan, forum, yang dapat diundang sebagai peserta yang memiliki hak bicara, hak suara, hak memilih dan dipilih dalam Mahasabha atau Lokasabha. Dengan pedoman yang jelas, akan ada transparansi mengenai organisaasi yang direkomendasikan oleh Parisada untuk menjadi peserta atau peninjau dalam Mahasabha atau Lokasabha. Dan dengan demikian konflik di lapangan karena perbedaan penafsiran akan dapat dihindari.

Panulis adalah anggota Panitia Mahasabha VIII, tetapi tidak diundang ketika Mahasabha VIII berlangsung.
Quote
Like
Share

Joined: January 31st, 2002, 4:11 am

February 7th, 2002, 7:08 am #5

EDITORIAL :
Menyoroti "Lokasabha" PHDI Bali


Banyak hikmah yang bisa dipetik dari kasus Lokasabha IV PHDI Bali yang dipaksakan, dan akhirnya meninggalkan kemelut. Hasil Lokasabha itu tak bisa diterima oleh PHDI Pusat. Bahkan sesungguhnya, Lokasabha itu pun tak bisa diterima oleh sebagian besar penduduk Bali. Secara formal, PHDI Buleleng, PHDI Tabanan dan PHDI Karangasem tidak mengakui Lokasabha itu. Lalu PHDI Jembrana dan Klungkung cenderung juga mengharapkan agar kemelut itu cepat diakhiri dengan mengacu kepada hasil Mahasabha VIII. Kemudian organisasi warga seperti Mahagotra Pasek Sanak Sapta Rsi dan Maha Semaya Pande sudah jelas menolaknya. Lalu ormas seperti Pemuda Hindu Indonesia juga tidak mengakuinya. Lantas siapa lagi yang tersisa untuk mengakui hasil Lokasabha IV PHDI Bali ini? Karena itu memang tepat jika PHDI Pusat kemudian melayangkan surat untuk tidak mengakui hasil-hasil Lokasabha itu, dan menunjuk caretaker PHDI Bali yang bertugas menyiapkan Lokasabha yang baru. Caretaker yang ditunjuk adalah Ketua II PHDI Pusat Putu Denok dengan Sekretaris I PHDI Pusat Raka Santeri.

Tapi baiklah, ada hal-hal yang perlu saya soroti secara khusus. Ternyata kita tidak bisa berorganisasi dengan baik. Pengurus PHDI Bali dengan sengaja menyelenggarakan Lokasabha yang tidak mematuhi AD/ART hasil Mahasabha VIII. Bahkan itu dibuktikan dengan hasilnya di mana Ketua Umum tetap diambil dari kalangan sulinggih. Anehnya, yang menjadi alasan soal ini adalah mereka justru menyebut Mahasabha VIII di Sanur tidak mengikuti AD/ART Mahasabha VII Solo.

Lho, ini bagaimana cara berpikirnya? Bukankah setiap Mahasabha (bahkan kongres organisasi apapun) AD/ART dibicarakan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan puncak, baik mengenai susunan pengurus maupun program-program. Artinya, hasil Mahasabha VIII Sanur karena mengikuti perubahan AD/ART yang dibuat dalam forum itu, bukan lagi mengacu kepada AD/ART Mahasabha Solo.

Nah, kalau PHDI Bali tidak setuju dengan perubahan AD/ART ini, dan tetap bersikukuh menginginkan Ketua Umum dijabat sulinggih, kenapa tidak bersuara pada Mahasabha VIII di Sanur itu? Oke, kalau sudah bersuara, tetapi kalah, bukankah dalam setiap musyawarah organisasi selalu harus ada yang mengalah? Kalau tidak, bagaimana roda organisasi akan berjalan, jika yang kalah suara tetap main ngotot-ngototan?

Saya yang terlibat aktif di Mahasabha VIII merasa jalannya musyawarah begitu demokratis. Pimpinan sidang yang dimotori Wayan Sudirta cukup arif memimpin dan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk perbedaan pendapat. Hasil-hasil Mahasabha pun diambil dengan aklamasi, hanya satu hal saja yang sampai voting, yakni ketika pemilihan Sekretaris Umum PHDI karena dua calon, yakni saya sendiri dan Adi Soeripto tidak bersedia mundur. Saya kira Mahasabha VIII adalah puncak-puncak demokrasi yang berhasil ditampilkan oleh tokoh-tokoh Hindu.

Karena itu, jika kita mematuhi etika berorganisasi, kita harus tunduk kepada hasil yang sudah dimusyawarahkan dengan baik.

Kemudian ada satu hal yang membuat saya sedikit risau menyikapi masalah ini. Ada kesan di kalangan tokoh-tokoh kita bahwa kalau tidak duduk di pengurus Parisada seolah-olah ruang pengabdian kita kepada umat dan agama menjadi berkurang. Ini sikap yang sangat keliru. Menjadi pengurus Parisada hanyalah salah satu jalan untuk mengabdi kepada umat dan agama. Banyak jalan lain yang bisa ditempuh, memimpin lembaga-lembaga umat yang lain, katakanlah yang berbentuk yayasan, LSM, sekehe, paguyuban atau apapun. Atau kalau merasa kurang pinter memimpin, jadilah pengusaha yang hasil usaha itu disumbangkan untuk Hindu, atau produk usaha itu sendiri berkaitan dengan pengembangan Hindu. Misalnya, menerbitkan buku-buku Hindu. Atau melakukan studi dan penelitian yang berguna untuk Hindu. Kalau bakat ada, mungkin pula menjadi duta dharma, berkeliling ke desa-desa memberikan pembi-naan. Ida Pandita Mpu Nabe Parama Manik Dwija Kertha dari Griya Taman Bhadrika Seririt, tak pernah menjadi pengurus Parisada, tetapi beliau tak pernah henti memberikan dharma wacana ke desa-desa. Bukan cuma di Buleleng saja, tetapi melewati batas kabu-paten, utamanya di Karangasem dan Tabanan. Mengabdi pada umat tidak harus dengan jabatan formal di Parisada. Justru kalau majelis tertinggi ini hanya dijadikan alat untuk tujuan yang lain, yang bukan berkaitan dengan agama, misalnya, untuk kedudukan di pemerintahan atau mendapat peluang bisnis, itu sudah langkah yang tidak terpuji.

Kembali kepada PHDI Bali yang tidak diakui oleh PHDI Pusat, hendaknya kasus ini segera diselesaikan dengan cara damai, dialog, dan mematuhi ketentuan organisasi. Kalau tidak, biaya yang dikeluarkan untuk Mahasabha rasanya menjadi mubazir.

Dan PHDI Pusat pun harus intropeksi, barangkali memang banyak lobang yang bisa dijadikan sasaran tembak. Saya sih melihatnya ada beberapa lobang yang menganga yang merupakan inkonsistensi yang dilakukan PHDI Pusat. Misalnya, diciptakannya perangkat baru yaitu Sekretaris Dharma Adyaksa (dulu disebut Sabha Pandita), padahal ketentuannya tidak ada. Apalagi pandita yang diangkat untuk jabatan itu dari sampradaya yang jelas-jelas pimpinan tertingginya menolak disebut Hindu. Di mana mencari pembenaran soal ini, apalagi kalau ditanya, apakah pandita itu sudah melakukan dwijati yang benar sesuai dengan satra Hindu? Sesonggan (pepatah) Bali mengatakan: "aduk sere aji keteng". Jangan hal itu sampai terjadi.

Saya kira kasus PHDI Bali ini segera dituntaskan agar tidak menjadi virus yang menyebar ke PHDI daerah lain. Siapa tahu, ada yang memanfaatkan situasi ini untuk membuat ribut secara nasional. Kapan pengurus PHDI kerja kalau disibukkan oleh pertikaian di dalam seperti ini?

Lalu yang penting lagi, kita selesaikan kasus ini dengan bahasa agama, jangan bahasa politik, misalnya, pengerahan massa atau membuat Parisada tandingan. Amit-amit, jangan sampai ada PHDI Perjuangan, PHDI Reformasi, PHDI Paradigma Baru, lalu ada PHDI Pro Status Qua.

Putu Setia
PHDI, lembaga umat Hindu ini, lebih sering menjadi ladang eksperimen berorganisasi bagi orang Bali dalam skala Nasional. Kekuatannya untuk mengubah opini publik justru terletak pada ketidaksehatannya, seperti dominasi etnis Bali, dulu lebih sebagai stempel pemerintah Orde Baru, masalah aset-aset yang tidak pernah jelas, dan kini ricuh. Inilah bukti bahwa pendidikan organisasi skala nasional yang memang berasal dari umat Hindu (Bali) sangat langka, penyakit progeria pun tak bisa dihindari.

Tidak berlebihan, jika disebut tidak ada lembaga yang demikian besar menyedot emosi dan keterlibatan umat Hindu etnis Bali dalam skala nasional sebesar yang diperankan PHDI. Ketika lembaga yang satu-satunya, majelis umat Hindu ini, diakui pemerintah, saat itu lembaga ini menjadi kendaraan dari berbagai kepentingan kelompok maupun individu yang tidak ada tempat lain untuk berekspresi. Di sinilah kentara bagi umat Hindu (baca orang Bali), bahwa ternyata dibutuhkan wadah lain yang lebih signifikan untuk menyuarakan aspirasi itu. Lantas apa? Mungkin, partai bernapaskan Hindu bisa jadi pilihan untuk itu.

Betulkah? Usul yang sudah prematur. Betapa tidak? Ketika partai yang berasaskan Hindu diwacanakan, disodorkan atau digagas, banyak pihak keberatan dengan argumennya yang wah. Ide itu ditampik dengan segudang alasan, sangat riuh, namun sepi dari kajian prediksi keilmuan, tidak memberikan berdasar aspek futuristik yang berkembang dalam dinamisasi masyarakat informasi atau pasca informasi dari masyarakat yang diramalkan oleh Alvin Toffler. Atau bahkan sebuah komunitas masyarakat yang telah masuk dalam Zona Mabuk Teknologi seperti ungkapan, John Naisbitt (2001), sekali lagi tidak ada berpikir ke sana. Lalu apa?

Tradisi dialektika gaya Platonian, memang belum menjadi kebiasaan dalam pendidikan umat Hindu. Hanya kepatuhan tradisi, dalam komunitas kebalian, dan tradisional yang sepi dari debat yang memang subur. Itu sebabnya, ketika Parisada sarat dengan konflik\kepentingan untuk menyuarakan kelompok seperti dugaan saat ini. Gugatan yang bernada mencemoh dan merendahkan jabatan kebijaksanaan, seragam dibenak umat kita. Padahal, kita, umat Hindu tidak pernah bisa keluar dari cari berpikir tradisi, yang kadang membelenggu hakekat dan aspek-aspek prediksi global yang melanda komunitas dunia. Majunya teknologi adalah salah satu elemen yang mesti dipikirkan secara bijak, sayang ini tak pernah tersentuh di kalangan petinggi umat.

Ke depan kita akan semakin sering menyaksikan gugatan masyarakat bahwa suara miring pada lembaga yang mesti diduduki orang-orang suci, ternyata diisi oleh orang-orang yang bertaburan dengan ide-ide yang bergaya ‘koboi politik’ dengan kematian akal budi dan egoisme. Dan, itu nampak sebagai stagnasi intelek, yang meminjam konsep Jeane Healy (2001), adalah bentuk pandemi ‘attention defisit disorder- ADD, yang semakin parah dengan frekwensi semakin besar dan dengan akselerasi pun tak terbendung.

Apa boleh dikata, kekalutan dalam mempertahankan prinsip dan beda tafsir AD/ART dalam kadar kognitif yang berbeda, sudah menunjukkan bukti bahwa bisa jadi ideologi yang dianut dalam komunitas beragama Hindu itupun berbeda, dan itu perlu wadah ekspresi. Dalam bentuk apa? Bisa bermacam-macam. Dan mungkin bisa ditempuh secara proses dialektika dan perenungan intelektual yang kontinyu. Partai politik adalah sebuah muara yang pas membawa beban kepentingan untuk berkuasa. Namun, apa yang dikatakan Francis Bacon dalam hal ini, ’ilmu adalah kekuasaan’ tak pernah tersentuh bagai para petinggi umat, khususnya yang ada di Parisada.

Itu sebabnya, seandainya umat Hindu hadir dengan partai politiknya, maka Hindu bisa jadi melahirkan ideologi politik yang beragam dengan sebaran yang sangat luas, rentangnya antara "Dwaita dan Adwaita". Dari yang bersifat mistis sampai yang rasionalis empiris pun muncul ke permukaan sebagai kajian Hindu kontemporer. Dan tentu menjadi sebuah fase kematian nurani spiritual ketika Parisada, sebuah lembaga yang mestinya disucikan dipenuhi oleh politik dengan segala intrik-intrik yang memalukan. Mungkin pertanyaan bisa disederhanakan. Tidakkah ini langkah mundur, karena sudah ada partai lain yang bisa dimasuki? Jawabnya tidak, karena di partai manapun selain yang berideologi Hindu tidak akan mungkin melahirkan fanatisme yang memiliki ikatan demikian kuat pada sistem teokrasi Hindu secara militan. Hal ini dikarenakan keterbatasan platform partai dalam ranah sekularisme, yang tidak memungkinkan untuk menyuarakan luapan emosi sedalam ikatan religiositas beragama, khususnya di tataran Hindu politik. Ideologi dengan konsep Hindu memang harus ada dalam wacana politik nasional. Hal ini jelas, dapat meredam munculnya gejala pertentangan ideologi dalam setiap kemunculan organisasi Hindu yang berskala nasional. Ketiadaan wadah yang representatif untuk itu, sehingga konflik selalu muncul karena perbedaan aspirasi, visi dan cara yang ditempuh.. Ini bukanlah pekerjaan mudah, perlu proses dialektika intelek yang berangkat dari sebuah kultur yang memberdayakan dan menjunjung tinggi kedamaian yang terus menerus. "Without fear of sin and filled with ignorance, irreverent, can you call such a one bereft of all humanness a human being? This is enemy of universal peace"

Pembukaan wacana akan perlunya wadah penampung aspirasi ideologi bagi Hindu, adalah sebuah solusi alternatif dalam menyalurkan kepentingan kelompok, soroh dan tradisi yang tak tersalurkan dalam kiprah politik negara saat ini. Kekecewaan yang mengendap di bawah sadar dari para intelektual dan pemimpin Hindu itu menjadi semacam anarkisme pemikiran dan radikalisme yang diusung oposisi dengan sistem yang mapan dapat diminimalkan, dan justru diberdayakan untuk tujuan konstruktif. Kekecewaan yang, entah itu muncul dalam lembaga Parisada entah itu hadir dilevel soroh sulit diidentifikasi secara kasat mata, tidak akan begitu berdampak di tataran opini publik. Itulah sebabnya kini salah satu solusi dalam komunitas bersama manusia Hindu Indonesia adalah dalam kerangka pemberdayaan politik yang bernafaskan Hindu. Itu penting bagi umat Hindu, karena kepekaan kognisi yang mengarah pada kepekaan untuk menerima representasi dan daya spotanitas yang terukur dalam memproduksi konsep politik Hindu, secara perlahan-lahan bangkit dengan sendirinya. Untuk mencapai itu, meminjam pemikiran William Godwin, dalam tulisannya An Enquary Concerning Political Justice And Influence on Morals and Happies (Penyelidikan tentang Keadilan Politis serta Pengaruh Moral dan Kebahagiaan), memberikan peringatan yang sangat keras pada mereka yang menyandarkan diri hanya pada pemerintah sebagai satu-satunya yang bisa mendidik, "Pertimbangkan dulu baik-baik apa yang kita lakukan itu" tulisnya.

Kini, masihkah umat Hindu menempatkan pemerintah sebagai pendidik tunggal, khususnya dalam bidang politik? Jawabannya masih belum jelas. Nampaknya warisan rezim yang lalu masih begitu terasa dalam tataran pemimpin umat Hindu saat ini, gaya dan cara-cara yang ditempuh mengingatkan kita akan hal itu. Parisada ricuh, adalah bukti akan hal itu.

Pemimpin keumatan kita masih terus belajar mengeja tentang ‘demokrasi’, nafasnya tertatih-tatih bagaimana menerima pendapat orang lain dengan manis. Dan masih harus belajar mengeluarkan pendapat agar tidak sering membingungkan umat, dan lain-lain.

Selain itu, ricuhnya Parisada, menguatkan dugaan sebagian besar umat, bahwa pemimpin umat Hindu tidak pernah melestarikan sebuah ‘academic atmophere" dalam urusan implementasi tentang Veda yang sebenarnya.

Filsafat bernegara seperti dalam kitab Artasatra dari Maha Rsi Kautilya, memang tidak pernah tersentuh di tataran praktis. Tentu, wadah untuk melakukan itu dalam bentuk organisasi, sangat langka. Karena memang para pemimpin umat kita seolah telah mengalami kematian intelektual di antara mereka.

Kelangkaan wahana berekspresi di level organisasi ke-hindu-an itu pulalah yang justru menumpulkan proses dialektika intelektual dalam pengkajian Hindu. Kita dengan mudah mengungkapkan apa yang ada di kepala para pemimpin di Parisada saat ini, dengan melihat manuver dan cara bicaranya. Para pemimpin itu jelas lahir dari sebuah tatanan intelektual yang cacad. Dan juga teradaptasi dalam kekangan persepsi euphoria teologis yang mandul. Peran mereka, analog dengan kisah ‘Samson Agnitos’ sebagai hasil kutukan karena "seluruh gairah telah terkuras" akibat mereka memikirkan hal-hal yang tidak patut. Benar adanya para pemimpin itu, toh… mereka layak dipertanyakan karena tak pernah masuk ke kancah pertempuran, tak pernah kalah dan juga tak pernah menang. Karena mereka memang hanya selalu meklaim untuk umat dan untuk menjaga pelestarian suatu tradisi. Entah dimana dan kapan itu dilaksanakan, data ilmiah mana yang menunjang ucapan-ucapan itu, juga tidak pernah terbukti. Karena perjudian, narkoba dan prostitusi terus meningkat di Bali, di sentra mayoritas Hindu yang konon diperjuangkannya. Parisada tak pernah bersuara menindak tajen, misalnya, sesuatu yang jelas mencemarkan nama Hindu.

Itulah sebuah tirani, dari kematian dialektika beragama yang dipertontonkan oleh yang bertitel ‘pemimpin agama’, seorang yang mengaku sadu, dan ternyata memang tidak lebih dari ‘Sang Pedanda Baka". Mereka sebagai pahlawan, tetapi bukan pahlawan yang berjuang atas ideologi Hindu, tetapi ideologi yang dia usung adalah kematian ‘akal budi’ karena tidak pernah melalui apa yang disebut oleh Tolstoy sebagai "heuristik". Mengapa?

"Heuristik", mengedepankan sebuah tindakan merangsang mereka yang mendengar dan membaca pesan yang disampaikan pemimpinnya untuk diselidiki, untuk berpikir, menata dan menilai sendiri dari keteladanan pemimpinnya. Dan dengan aktivitas yang betul-betul baru.

Inilah sebuah keadaan gagap, kondisi cepat tua, karena derasnya informasi yang sampai di kepala pemimpin kita umat Hindu. Ketidaksiapan mereka menerima perubahan lingkungan yang sangat cepat, melahirkan gangguan pemikiran, meminjam kosep Alvin Toffler lagi sebagai kondisi ‘progeria’. Progeria itupun juga melanda PHDI kita.

Sebuah model solusi, yaitu "Creating Critical Viewer", suatu model untuk menciptakan pemirsa, pendengar dan umat tentunya agar lebih kritis. Model yang diperkenalkan di sekolah negeri Seattle Amerika Serikat. Suatu fragmen adegan yang dicontohkan oleh pemimpin umat dirilis dan dianalisis, kemudian diberikan argumen yang siap diterima oleh para aktor yang memperagakan sandiwara yang membuat hati ini miris. Pendekatan ini untuk pemberdayaan umat agar mereka mampu membeda-bedakan dan bukan memandang dengan pikiran pasif.

Untuk meminimalkan pemimpin umat memproduksi proses dialektika progeria yang konyol. Ada baiknya ide ini dilirik. Sekali lagi, ini adalah sebuah naskah drama di dunia yang penuh panggung sandiwara. Cuma sadari bahwa kita semua adalah aktor dari sandiwara itu.

Untuk itu ungkapan Presiden Abraham Lincol ketika perang sipil Amerika berakhir layak kita renungi bersama: "Bila pertama-tama kita mencari tahu dulu di mana kita berada, serta ke mana arah yang cenderung kita tempuh, kita akan bisa memutuskan secara lebih tepat apa yang musti kita kerjakan, dan bagaimana melakukannya" (A House Divided, 16 Juni 1858). Semoga pikiran baik datang dari segala arah.
Quote
Like
Share

Joined: January 31st, 2002, 4:11 am

February 7th, 2002, 7:10 am #6

EDITORIAL :
Menyoroti "Lokasabha" PHDI Bali


Banyak hikmah yang bisa dipetik dari kasus Lokasabha IV PHDI Bali yang dipaksakan, dan akhirnya meninggalkan kemelut. Hasil Lokasabha itu tak bisa diterima oleh PHDI Pusat. Bahkan sesungguhnya, Lokasabha itu pun tak bisa diterima oleh sebagian besar penduduk Bali. Secara formal, PHDI Buleleng, PHDI Tabanan dan PHDI Karangasem tidak mengakui Lokasabha itu. Lalu PHDI Jembrana dan Klungkung cenderung juga mengharapkan agar kemelut itu cepat diakhiri dengan mengacu kepada hasil Mahasabha VIII. Kemudian organisasi warga seperti Mahagotra Pasek Sanak Sapta Rsi dan Maha Semaya Pande sudah jelas menolaknya. Lalu ormas seperti Pemuda Hindu Indonesia juga tidak mengakuinya. Lantas siapa lagi yang tersisa untuk mengakui hasil Lokasabha IV PHDI Bali ini? Karena itu memang tepat jika PHDI Pusat kemudian melayangkan surat untuk tidak mengakui hasil-hasil Lokasabha itu, dan menunjuk caretaker PHDI Bali yang bertugas menyiapkan Lokasabha yang baru. Caretaker yang ditunjuk adalah Ketua II PHDI Pusat Putu Denok dengan Sekretaris I PHDI Pusat Raka Santeri.

Tapi baiklah, ada hal-hal yang perlu saya soroti secara khusus. Ternyata kita tidak bisa berorganisasi dengan baik. Pengurus PHDI Bali dengan sengaja menyelenggarakan Lokasabha yang tidak mematuhi AD/ART hasil Mahasabha VIII. Bahkan itu dibuktikan dengan hasilnya di mana Ketua Umum tetap diambil dari kalangan sulinggih. Anehnya, yang menjadi alasan soal ini adalah mereka justru menyebut Mahasabha VIII di Sanur tidak mengikuti AD/ART Mahasabha VII Solo.

Lho, ini bagaimana cara berpikirnya? Bukankah setiap Mahasabha (bahkan kongres organisasi apapun) AD/ART dibicarakan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan puncak, baik mengenai susunan pengurus maupun program-program. Artinya, hasil Mahasabha VIII Sanur karena mengikuti perubahan AD/ART yang dibuat dalam forum itu, bukan lagi mengacu kepada AD/ART Mahasabha Solo.

Nah, kalau PHDI Bali tidak setuju dengan perubahan AD/ART ini, dan tetap bersikukuh menginginkan Ketua Umum dijabat sulinggih, kenapa tidak bersuara pada Mahasabha VIII di Sanur itu? Oke, kalau sudah bersuara, tetapi kalah, bukankah dalam setiap musyawarah organisasi selalu harus ada yang mengalah? Kalau tidak, bagaimana roda organisasi akan berjalan, jika yang kalah suara tetap main ngotot-ngototan?

Saya yang terlibat aktif di Mahasabha VIII merasa jalannya musyawarah begitu demokratis. Pimpinan sidang yang dimotori Wayan Sudirta cukup arif memimpin dan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk perbedaan pendapat. Hasil-hasil Mahasabha pun diambil dengan aklamasi, hanya satu hal saja yang sampai voting, yakni ketika pemilihan Sekretaris Umum PHDI karena dua calon, yakni saya sendiri dan Adi Soeripto tidak bersedia mundur. Saya kira Mahasabha VIII adalah puncak-puncak demokrasi yang berhasil ditampilkan oleh tokoh-tokoh Hindu.

Karena itu, jika kita mematuhi etika berorganisasi, kita harus tunduk kepada hasil yang sudah dimusyawarahkan dengan baik.

Kemudian ada satu hal yang membuat saya sedikit risau menyikapi masalah ini. Ada kesan di kalangan tokoh-tokoh kita bahwa kalau tidak duduk di pengurus Parisada seolah-olah ruang pengabdian kita kepada umat dan agama menjadi berkurang. Ini sikap yang sangat keliru. Menjadi pengurus Parisada hanyalah salah satu jalan untuk mengabdi kepada umat dan agama. Banyak jalan lain yang bisa ditempuh, memimpin lembaga-lembaga umat yang lain, katakanlah yang berbentuk yayasan, LSM, sekehe, paguyuban atau apapun. Atau kalau merasa kurang pinter memimpin, jadilah pengusaha yang hasil usaha itu disumbangkan untuk Hindu, atau produk usaha itu sendiri berkaitan dengan pengembangan Hindu. Misalnya, menerbitkan buku-buku Hindu. Atau melakukan studi dan penelitian yang berguna untuk Hindu. Kalau bakat ada, mungkin pula menjadi duta dharma, berkeliling ke desa-desa memberikan pembi-naan. Ida Pandita Mpu Nabe Parama Manik Dwija Kertha dari Griya Taman Bhadrika Seririt, tak pernah menjadi pengurus Parisada, tetapi beliau tak pernah henti memberikan dharma wacana ke desa-desa. Bukan cuma di Buleleng saja, tetapi melewati batas kabu-paten, utamanya di Karangasem dan Tabanan. Mengabdi pada umat tidak harus dengan jabatan formal di Parisada. Justru kalau majelis tertinggi ini hanya dijadikan alat untuk tujuan yang lain, yang bukan berkaitan dengan agama, misalnya, untuk kedudukan di pemerintahan atau mendapat peluang bisnis, itu sudah langkah yang tidak terpuji.

Kembali kepada PHDI Bali yang tidak diakui oleh PHDI Pusat, hendaknya kasus ini segera diselesaikan dengan cara damai, dialog, dan mematuhi ketentuan organisasi. Kalau tidak, biaya yang dikeluarkan untuk Mahasabha rasanya menjadi mubazir.

Dan PHDI Pusat pun harus intropeksi, barangkali memang banyak lobang yang bisa dijadikan sasaran tembak. Saya sih melihatnya ada beberapa lobang yang menganga yang merupakan inkonsistensi yang dilakukan PHDI Pusat. Misalnya, diciptakannya perangkat baru yaitu Sekretaris Dharma Adyaksa (dulu disebut Sabha Pandita), padahal ketentuannya tidak ada. Apalagi pandita yang diangkat untuk jabatan itu dari sampradaya yang jelas-jelas pimpinan tertingginya menolak disebut Hindu. Di mana mencari pembenaran soal ini, apalagi kalau ditanya, apakah pandita itu sudah melakukan dwijati yang benar sesuai dengan satra Hindu? Sesonggan (pepatah) Bali mengatakan: "aduk sere aji keteng". Jangan hal itu sampai terjadi.

Saya kira kasus PHDI Bali ini segera dituntaskan agar tidak menjadi virus yang menyebar ke PHDI daerah lain. Siapa tahu, ada yang memanfaatkan situasi ini untuk membuat ribut secara nasional. Kapan pengurus PHDI kerja kalau disibukkan oleh pertikaian di dalam seperti ini?

Lalu yang penting lagi, kita selesaikan kasus ini dengan bahasa agama, jangan bahasa politik, misalnya, pengerahan massa atau membuat Parisada tandingan. Amit-amit, jangan sampai ada PHDI Perjuangan, PHDI Reformasi, PHDI Paradigma Baru, lalu ada PHDI Pro Status Qua.

Putu Setia
Di rumahnya yang sederhana di lingkungan KPAD Geger Kalong Bandung, Koresponden Raditya Bandung I Nyoman Tika, berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Bapak IKA (I Komang Alit ) Sudiasna, kini Ketua PHDI Jawa Barat. Penampilannya kalem, rambut dan jenggotnya dibiarkan panjang walaupun usianya masih relatif muda sekitar 45 Tahun, namun kepiawaianya dalam menjelaskan kitab suci Weda , sulit mencari bandingannya di Bandung. Beliau adalah sosok intelektual Hindu yang pandangannya sangat maju, sering diundang oleh para pejabat di Jawa Barat untuk mencari solusi dalam kerukunan antar umat beragama.

Karyawan IPTN ini, banyak memiliki pengagumnya di kalangan mahasiswa dan Pemuda Hindu. Dia dikenal memiliki pengikut yang militan tersebar di seluruh Indonesia. Penampilannya yang tenang, dan tekun untuk melaksanakan japa, meditasi dan agnihotra setiap purwani tilem atau purnama, menyebabkan karakter dan kedamaian hatinya tumbuh dan berkembang. Berikut pandangannya tentang dunia spiritual.

Setiap saya bertanya, Bapak lebih banyak diam, apa keutamaan diam itu dalam dunia spiritual?

Untuk menjawab pertanyaan anda saya harus tidak diam. Sebenarnya Anda sendiri harus diam, itu akan menyebabkan orang lain juga diam. Utamanya adalah, jangan mempunyai kebiasaan berteriak-teriak, berbicara lama dan nyaring. Kurangilah hubungan sampai tingkat minimum. Bawalah suasana kontemplasi yang hening, di manapun anda berada. Ada orang yang selalu hidup dalam kebisingan, dalam badai suara. Baik di pameran, di pasar, di rumah makan, di tempat ibadah, atau di mana saja. Kini, kita melihat orang tak henti-hentinya berbicara, ketahuilah orang seperti itu tidak akan maju di jalan menuju Tuhan.

Lalu, apa kebaikan diam, belum terjawab?

Salah satu prinsip utama dari hidup jujur adalah diam. Suara Tuhan hanya dapat didengar di dalam hati bila lidah berhenti bicara. Hematlah suara, karena itu adalah unsur akasa yang amat berharga, sesuatu yang berasal dari Tuhan sendiri. Diam adalah bicaranya pencari kehidupan spiritual. Kata-kata yang lembut merupakan pernyataan kasih sejati. Kasih menyanyikan keteduhan yang menyenangkan dan menyejukkan. Tuhan.

Apa keterkaitan diam dengan japa dan meditasi?

Ketiga merupakan sebuah rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Hidup ini membutuhkannya. Sebagimana kita memperhatikan kebutuhan jasmani, memberinya makan tiga kali sehari sekali agar tetap sehat, demikian pula gunakan sedikit waktu secara teratur untuk setiap hari untuk menjaga agar kesadaran bathin kita dalam keadaan baik. Gunakan satu jam pada sore hari, yang lainnya pada waktu malam hari dan yang ketiga pada saat pagi-pagi sebelum fajar menyingsing. (brahma muhurtha) sangat baik untuk japa dan meditasi pada Tuhan. Kedamaian adalah hasil yang sulit dikatakan., kekuatan baru akan serta merta muncul dalam diri kita. Hal ini akan menyebabkan perasaan, pikiran menetap pada Hyang Widhi, di manapun kita berada dan apapun yang kita lakukan maka damai dan suka cita akan menjadi teman setia kita. Jika itu anda rasakan secara otomatis anda akan lebih banyak diam.

Bagaimana pendapat Bapak tentang disarankan agar melakukan japa atau meditasi dan menyebut nama Tuhan terus menerus?

Saran yang sangat baik dan harus diikuti, jika kita ingin meningkat di jalan spiritual, karena kedamian dan kebahagiaan tidak dapat diperoleh pada sesuatu yang lahiriah. Keduanya adalah harta yang tersembunyi dalam batin manusia dan setiap tarikan nafas, ucapkan nama Tuhan yang paling disenangi, yang membuat kita bahagia, dan setiap hembusan nafas juga begitu. Hiduplah dalam Tuhan, untuk Beliau, dengan Beliau.

Bagiamana saran Bapak, bagi mereka yang tidak mengaku memiliki waktu untuk japa dan meditasi itu?

Pertanyaan yang lucu. Disebut lucu karena semua orang sebenarnya memiliki banyak waktu, semakin sibuk seseorang semakin banyak dia punya waktu. Dan jika anda memberikan alasan bahwa anda tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukannya, maka sebenarnya kemalasanlah yang menyebabkan anda memberi alasan itu.

Bagaimana mungkin tugas yang lebih rendah menuntut waktu yang secara sah diperuntukkan bagi tugas yang merupakan kelahiran manusia di dunia?

Menurut hemat saya, singkirkanlah takhayul yang mengatakan bahwa meditasi dan japa dapat ditunda hingga tahun-tahun terakhir kehidupan. Saat ini merupakan waktu yang paling tepat bagi setiap orang, tidak ada waktu yang terlalu awal.

Bagimana pendapat Bapak untuk pemimpin berkenaan dengan meditasi dan japa ini?

Pemimpin, atau yang lebih khusus pemimpin umat mestinya memberikan contoh dalam melakukan japa dan meditasi, dia mesti dapat mendamaikan dirinya sendiri sebelum mendamaikan orang lain. Tanpa itu mereka hanya diikuti sebatas kata-kata, kata-kata yang tidak didasari oleh kedamain hati justru akan lebih banyak membuat polusi udara.****
Quote
Like
Share

Joined: January 31st, 2002, 4:11 am

February 7th, 2002, 7:11 am #7

EDITORIAL :
Menyoroti "Lokasabha" PHDI Bali


Banyak hikmah yang bisa dipetik dari kasus Lokasabha IV PHDI Bali yang dipaksakan, dan akhirnya meninggalkan kemelut. Hasil Lokasabha itu tak bisa diterima oleh PHDI Pusat. Bahkan sesungguhnya, Lokasabha itu pun tak bisa diterima oleh sebagian besar penduduk Bali. Secara formal, PHDI Buleleng, PHDI Tabanan dan PHDI Karangasem tidak mengakui Lokasabha itu. Lalu PHDI Jembrana dan Klungkung cenderung juga mengharapkan agar kemelut itu cepat diakhiri dengan mengacu kepada hasil Mahasabha VIII. Kemudian organisasi warga seperti Mahagotra Pasek Sanak Sapta Rsi dan Maha Semaya Pande sudah jelas menolaknya. Lalu ormas seperti Pemuda Hindu Indonesia juga tidak mengakuinya. Lantas siapa lagi yang tersisa untuk mengakui hasil Lokasabha IV PHDI Bali ini? Karena itu memang tepat jika PHDI Pusat kemudian melayangkan surat untuk tidak mengakui hasil-hasil Lokasabha itu, dan menunjuk caretaker PHDI Bali yang bertugas menyiapkan Lokasabha yang baru. Caretaker yang ditunjuk adalah Ketua II PHDI Pusat Putu Denok dengan Sekretaris I PHDI Pusat Raka Santeri.

Tapi baiklah, ada hal-hal yang perlu saya soroti secara khusus. Ternyata kita tidak bisa berorganisasi dengan baik. Pengurus PHDI Bali dengan sengaja menyelenggarakan Lokasabha yang tidak mematuhi AD/ART hasil Mahasabha VIII. Bahkan itu dibuktikan dengan hasilnya di mana Ketua Umum tetap diambil dari kalangan sulinggih. Anehnya, yang menjadi alasan soal ini adalah mereka justru menyebut Mahasabha VIII di Sanur tidak mengikuti AD/ART Mahasabha VII Solo.

Lho, ini bagaimana cara berpikirnya? Bukankah setiap Mahasabha (bahkan kongres organisasi apapun) AD/ART dibicarakan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan puncak, baik mengenai susunan pengurus maupun program-program. Artinya, hasil Mahasabha VIII Sanur karena mengikuti perubahan AD/ART yang dibuat dalam forum itu, bukan lagi mengacu kepada AD/ART Mahasabha Solo.

Nah, kalau PHDI Bali tidak setuju dengan perubahan AD/ART ini, dan tetap bersikukuh menginginkan Ketua Umum dijabat sulinggih, kenapa tidak bersuara pada Mahasabha VIII di Sanur itu? Oke, kalau sudah bersuara, tetapi kalah, bukankah dalam setiap musyawarah organisasi selalu harus ada yang mengalah? Kalau tidak, bagaimana roda organisasi akan berjalan, jika yang kalah suara tetap main ngotot-ngototan?

Saya yang terlibat aktif di Mahasabha VIII merasa jalannya musyawarah begitu demokratis. Pimpinan sidang yang dimotori Wayan Sudirta cukup arif memimpin dan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk perbedaan pendapat. Hasil-hasil Mahasabha pun diambil dengan aklamasi, hanya satu hal saja yang sampai voting, yakni ketika pemilihan Sekretaris Umum PHDI karena dua calon, yakni saya sendiri dan Adi Soeripto tidak bersedia mundur. Saya kira Mahasabha VIII adalah puncak-puncak demokrasi yang berhasil ditampilkan oleh tokoh-tokoh Hindu.

Karena itu, jika kita mematuhi etika berorganisasi, kita harus tunduk kepada hasil yang sudah dimusyawarahkan dengan baik.

Kemudian ada satu hal yang membuat saya sedikit risau menyikapi masalah ini. Ada kesan di kalangan tokoh-tokoh kita bahwa kalau tidak duduk di pengurus Parisada seolah-olah ruang pengabdian kita kepada umat dan agama menjadi berkurang. Ini sikap yang sangat keliru. Menjadi pengurus Parisada hanyalah salah satu jalan untuk mengabdi kepada umat dan agama. Banyak jalan lain yang bisa ditempuh, memimpin lembaga-lembaga umat yang lain, katakanlah yang berbentuk yayasan, LSM, sekehe, paguyuban atau apapun. Atau kalau merasa kurang pinter memimpin, jadilah pengusaha yang hasil usaha itu disumbangkan untuk Hindu, atau produk usaha itu sendiri berkaitan dengan pengembangan Hindu. Misalnya, menerbitkan buku-buku Hindu. Atau melakukan studi dan penelitian yang berguna untuk Hindu. Kalau bakat ada, mungkin pula menjadi duta dharma, berkeliling ke desa-desa memberikan pembi-naan. Ida Pandita Mpu Nabe Parama Manik Dwija Kertha dari Griya Taman Bhadrika Seririt, tak pernah menjadi pengurus Parisada, tetapi beliau tak pernah henti memberikan dharma wacana ke desa-desa. Bukan cuma di Buleleng saja, tetapi melewati batas kabu-paten, utamanya di Karangasem dan Tabanan. Mengabdi pada umat tidak harus dengan jabatan formal di Parisada. Justru kalau majelis tertinggi ini hanya dijadikan alat untuk tujuan yang lain, yang bukan berkaitan dengan agama, misalnya, untuk kedudukan di pemerintahan atau mendapat peluang bisnis, itu sudah langkah yang tidak terpuji.

Kembali kepada PHDI Bali yang tidak diakui oleh PHDI Pusat, hendaknya kasus ini segera diselesaikan dengan cara damai, dialog, dan mematuhi ketentuan organisasi. Kalau tidak, biaya yang dikeluarkan untuk Mahasabha rasanya menjadi mubazir.

Dan PHDI Pusat pun harus intropeksi, barangkali memang banyak lobang yang bisa dijadikan sasaran tembak. Saya sih melihatnya ada beberapa lobang yang menganga yang merupakan inkonsistensi yang dilakukan PHDI Pusat. Misalnya, diciptakannya perangkat baru yaitu Sekretaris Dharma Adyaksa (dulu disebut Sabha Pandita), padahal ketentuannya tidak ada. Apalagi pandita yang diangkat untuk jabatan itu dari sampradaya yang jelas-jelas pimpinan tertingginya menolak disebut Hindu. Di mana mencari pembenaran soal ini, apalagi kalau ditanya, apakah pandita itu sudah melakukan dwijati yang benar sesuai dengan satra Hindu? Sesonggan (pepatah) Bali mengatakan: "aduk sere aji keteng". Jangan hal itu sampai terjadi.

Saya kira kasus PHDI Bali ini segera dituntaskan agar tidak menjadi virus yang menyebar ke PHDI daerah lain. Siapa tahu, ada yang memanfaatkan situasi ini untuk membuat ribut secara nasional. Kapan pengurus PHDI kerja kalau disibukkan oleh pertikaian di dalam seperti ini?

Lalu yang penting lagi, kita selesaikan kasus ini dengan bahasa agama, jangan bahasa politik, misalnya, pengerahan massa atau membuat Parisada tandingan. Amit-amit, jangan sampai ada PHDI Perjuangan, PHDI Reformasi, PHDI Paradigma Baru, lalu ada PHDI Pro Status Qua.

Putu Setia
Sanggar Gurnitha, yang didirikan Sai Study Group Denpasar, 20 November lalu mendapat kehormatan pentas di Auditorium Poorna Chandra, Prasanthi Nilayam, India Selatan. Pementasan itu dilangsungkan untuk mengisi acara kesenian serangkaian peringatan HUT ke-76 Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. Tim kesenian Bali itu menyuguhkan sendratari Ramayana selama lebih kurang 35 menit. Menurut Wayan Supartha, dalang sendratari tersebut, pementasan itu mendapat sambutan hangat dari 20.000 penonton. Namun yang menyebabkan rombongan kesenian itu gembira, bukan hanya lantaran suksesnya pementasan itu, melainkan ada sesuatu yang lain. ''Saya merasakan, pementasan itu sih biasa-biasa saja. Namun yang membuat saya bahagia, saya merasa berada di rumah Tuhan,'' kata Supartha. Dalang wayang kulit ini, selain bercerita tentang kesenian, juga menuturkan tentang Sai Baba dan Prasanthi Nilayam, kepada wartawan Raditya Nyoman Arjana yang menemuinya beberapa hari lalu. Berikut petikan wawancaranya:

Mengapa tim kesenian Anda mementaskan Ramayana yang sudah populer di India? Mengapa bukan Rajapala atau Jayaprana misalnya?

Tentu saja supaya cerita itu bisa dimengerti oleh penonton di sana. Selain itu Ramayana kan termasuk Itihasa, bukan hanya sekadar dongeng. Cerita itu penuh dengan muatan nilai-nilai spiritual. Tapi, untuk diketahui, pada mulanya, kami sudah menyiapkan lakon Arjuna Wiwaha dan Ramayana. Ketika dua lakon itu disodorkan panitia kepada Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, beliau memilih Ramayana.

Bahasa apa yang dipakai?

Bahasa Bali dan Kawi.

Apa penontonnya bisa mengerti?

Penonton yang memenuhi gedung seluas 40 kali 60 meter itu datang dari berbagai negara. Mereka tentu tak mengerti bahasa yang kami pakai. Namun saya yakin, mereka mengerti jalan ceritanya. Terbukti, mereka bertepuk tangan ketika burung Jatayu datang hendak menyelamatkan Sita yang diculik Rahwana. Atau ketika Hanoman berhasil mengalahkan beberapa raksasa. Penonton itu kan bhakta. Sebagai seorang bhakta, tentu mereka tahu, setidak-tidaknya pernah membaca cuplikan Ramayana yang diwejangkan Sai Baba.

Mengapa tidak memakai bahasa Inggris?

Yang kami bawa adalah kesenian Bali. Jadi semuanya sesuai dengan budaya Bali. Kalau semua diinggriskan, saya takut nanti menjadi kesenian gado-gado. Justru unsur seninya bisa rusak. Yang dibahasa-Inggriskan hanyalah brosur yang kami sebar kepada penonton.

Jadi pementasan itu termasuk sukses?

Semua penonton tampak menyukai. Seusai pentas, mereka tampak enggan keluar dari gedung Poorna Chandra. Keesokan harinya, kami sering mendapat ucapan selamat dari sejumlah orang. Baba sendiri menyatakan puas dan memuji sejumlah pemain. Konon, inilah pementasan Ramayana yang terbaik selama ada pementasan Ramayana di sana. Dan konon pula, pertunjukan itu juga disaksikan para dewa. Jadi, dengan kenyataan itu saya mengatakan, pertunjukan itu sukses.

Menurut suara-suara sumbang, group Sai Baba kan cenderung ke-India-indiaan dan merusak budaya lokal. Tapi mengapa membawa kesenian Bali ke sana?

Organisasi yang berada di bawah naungan Sai Baba di seluruh dunia telah mengadakan konferensi tingkat internasional. Salah satu keputusan konferensi, yakni tiap organisasi agar membentuk group culture dan mengembangkan budaya lokal yang adiluhung. Jadi, justru budaya lokal dipelihara, bukan dirusak. Namun kalau disebutkan kena pengaruh budaya India, itu mungkin benar. Ramayana sendiri datang dari India. Juga Mahabharata, kitab Weda, bahkan Hindu sendiri datang dari India. Kalau itu disebut ke-India-indiaan, dari dulu kita ke-India-indiaan. Bahkan kita ke-Latin-latinan, karena kita memakai huruf Latin. Kalau orang Amerika atau Jepang tak pernah ribut ketika di negeri itu ada kesenian Bali, mengapa kita ribut kalau di sini ada orang menyanyikan lagu India? Untuk Anda ketahui, kami pentas ke India membawa seperangkat gamelan Bali. Gamelan itu langsung disumbangkan dan ditempatkan di sekolah musik di sana. Jadi kalau orang India nanti belajar menabuh dan menari Bali, apakah mereka akan ribut karena ke-Bali-balian?

Sai Study Group Denpasar memiliki kesenian Bali lain selain sendratari?

Kami punya sekaa topeng, arja muani, wayang kulit, seka santhi. Kami selalu memelihara budaya lokal yang dapat dijadikan media penyuluhan spiritual.

Tapi pada saat kebaktian, konon pengikut Sai Baba melantunkan lagu-lagu India.

Pada saat bhajan, kami memang membawa lagu-lagu India. Orang-orang yang ikut bhajan datang dari berbagai etnis. Dengan membawa lagu India, mereka bisa mengikuti bhajan dengan baik. Tapi di Prasanthi Widya Sabha Denpasar, selalu dilantunkan sebait kakawin. Juga ada kaset rekaman bhajan berbahasa Inggeris dan Bali.

Berapa hari Anda berada di India?

Sepuluh hari. Kami menginjak tanah India tanggal 19 dan balik ke tanah air tanggal 29 November.

Mengapa harus lama di sana? Bukankah Anda bisa segera balik seusai pentas?

Kami ke sana bukan semata-mata urusan seni, namun merupakan kegiatan spiritual. Saya pribadi ingin lebih lama di situ. Karena tinggal di Prasanthi Nilayam seakan berada di rumah Tuhan dan setiap hari bisa melihat Tuhan. Siapa tak bahagia dengan pengalaman seperti ini?

Yang Anda maksudkan Tuhan, Sai Baba?

Ya.

Kalau begitu Anda menuhankan manusia?

Jutaan orang dari seluruh dunia, dari yang tidak sekolah sampai yang memiliki banyak titel datang ke Prasanthi Nilayam. Pada acara dharsan yang dilakukan pagi dan sore hari, orang-orang yang memenuhi mandir yang berkapasitas 20.000 orang itu berharap dapat dekat bahkan kalau bisa menyentuh Baba. Mereka berdoa, mengucapkan mantra, menyodorkan surat dan menyembah Baba ketika beliau muncul. Saya pernah bertanya kepada orang India yang duduk di sebelah saya, apa pandangannya tentang Baba. Dia jawab, ''Baba is God.'' Baba sendiri acapkali mengatakan dalam berbagai judul buku, semua nama, wujud atau rupa adalah Tuhan itu sendiri. Untuk lebih tahu tentang ''kadar'' ketuhanan Baba, silakan baca buku-bukunya. Saya enggan berdebat tentang itu.

Setelah bertemu langsung, Anda lebih meyakini beliau sebagai awatar?

Dari dulu saya sudah yakin. Setelah bertemu, keyakinan itu tidak berubah. Sewaktu pertunjukan Ramayana, Baba menonton paling depan dan duduk di tengah-tengah. Beliau tampak asyik menonton, ketika saya beberapa kali melirik dari atas panggung. Seusai pertunjukan, beliau berkenan naik panggung, memberikan bingkisan kepada seluruh tim kesenian. Yang laki diberi kain putih. Yang wanita diberi kain sari. Panitia yang membawa kain itu, dan Baba menyerahkan. Khusus untuk Ida Ayu Trisna Dewi, pemeran Dewi Sita, Baba memberi hadiah khusus. Setelah mengibaskan tanggannya, dalam hitungan detik, di tangan Baba tiba-tiba ada seuntai kalung emas. Baba sendiri mengalungkan di leher Trisna Dewi yang waktu itu tak kuasa menahan tangis haru. Peristiwa seperti itu, dulu saya anggap ajaib dan sekarang tidak. Di Prasanthi Nilayam, peristiwa seperti itu merupakan kejadian biasa. Dan itulah ''kartu nama'' beliau.

Tapi kan banyak tukang sulap bisa seperti itu?

Mungkin. Namun jika Baba seperti tukang sulap biasa, kepercayaan orang mungkin sudah sirna. Sepengetahuan saya, tukang sulap memperlihatkan keahliannya dengan memungut bayaran. Para penonton meyakini, permainan itu sebagai sebuah keterampilan tangan. Sedangkan Baba, ''keahliannya'' tidak bisa dijangkau akal biasa. Beliau pernah menyelamatkan pesawat terbang yang mati mesinnya. Peristiwa itu diabadikan dalam film yang bisa disaksikan di Chaitanya Jyoti, sebuah museum yang menampilkan missi dan pesan Sathya Sai Avatar. Selain museum (ada dua museum), Baba juga membangun universitas, sekolah musik, dua buah rumah sakit super spesialis, lapangan terbang, planetarium. Masuk museum gratis. Berobat gratis dan sekolah juga gratis. Apa ada tukang sulap biasa berbuat seperti itu? Apa ada tukang sulap menyelamatkan pesawat terbang?

Jadi, Baba hidup dalam kemewahan. Dari mana sumber dananya?

Semua bangunan yang didirikan Baba sangat mewah, suci dan indah. Bahannya berkualitas tinggi antara lain dari marmer. Peralatannya serba canggih pula. Namun kamar pribadi Baba sangat kecil dan sederhana. Konon, Baba sendiri hanya memiliki beberapa potong baju. Kalaupun Baba punya sedan Mercy, itu persembahan bhaktanya. Konon, semua fasilitas yang ada di sana merupakan persembahan bhaktanya. Jadi sumber dananya, ya dari bhakta.

Baba tidak mampu menciptakan dengan kibasan tanggannya sendiri?

Ketika Rama menggempur Rahwana, sesungguhnya sebagai awatar, beliau bisa membunuh raja Alengka itu dengan sekali kibasan tangan. Ketika menguruk laut menuju Alengka, sebagai awatar, sesungguhnya Rama dengan mudah melakukannnya sendiri. Namun Rama tidak berbuat seperti itu. Beliau memberi kesempatan kepada bhaktanya untuk melakukan seva atau pelayanan. Para wanara di bawah pimpinan Sugriwa beramai-ramai menggotong batu. Dengan demikian, ada kepuasan bagi bhaktanya, karena dapat melakukan seva.

Di Bali, Sai Baba masih dipandang sinis. Bagaimana di India?

Yang jelas sikap pemerintah Bali terhadap Sai Study Group sangat positif. Sebelum berangkat ke India, kami sempat pamitan dengan Gubernur di Jaya Sabha. Gubernur Bali juga memberi surat dispensasi kepada para siswa yang ikut menari. Kalau masih ada orang sinis, biarlah. Rama, Krishna dan semua awatar pada zamannya juga selalu memiliki musuh. Lalu tentang sikap pemerintah India tentu saja positif. Baba selalu dikawal polisi berpakaian seragam saat darshan. Di ashram polisi membuat tenda-tenda untuk menjaga keamanan. Saya yakin, pemerintah India sangat dibantu dengan kehadiran Baba. Selain membuat rumah sakit dan sekolah gratis, Baba juga membuat proyek air minum dengan mengangkat air sungai Citrawati untuk ashram dan penduduk setempat.

Di Indonesia, Sai Study Group dipandang aliran atau sampradaya. Pendapat Anda?

Sepengetahuan saya, sampradaya adalah aliran Hindu yang menyembah satu Ista Dewata tertentu. Misalnya hanya Krishna saja. Atau hanya Siwa saja. Namun di Sai Study Group bisa menyembah semua Ista Dewata atau memilih salah satu yang paling disukai. Di Prasanthi Nilayam sendiri, Baba mendirikan sejumlah mandir atau pura untuk pemujaan berbagai Ista Dewata. Misalnya ada mandir untuk memuja Gayathri, Ganesha, Subramayam, Rama. Di sebelah rumah kelahiran Baba, di Desa Puttaparthi, juga didirikan pura untuk memuja Siwa.

Jadi Sai Baba beragama Hindu?

Sai Baba milik semua umat dan mengajarkan Weda. Saya tak tahu di-"KTP"-nya agama apa. Di museum, selain menampilkan patung semua awatar Hindu, juga ada patung Yesus Kristus dan rosul lainnya. Baba juga pernah menciptakan patung Yesus yang sedang disalib. Juga kitab suci Kristen. Ibu Retno, seorang Solo yang banyak menerjemahkan buku tentang Baba, di KTP-nya beragama Kristen. Baba menyatakan, di dunia ini hanya ada satu agama, yakni agama Kasih Sayang. Tolong, Anda terjemahkan atau tafsirkan pernyatan itu dengan arif, agar tidak ada tuduhan Baba hendak menghapuskan agama yang telah ada. Padahal, Baba justru menguatkan kepercayaan yang telah ada, tidak membawa kepercayaan baru, dan melarang orang pindah agama dengan alasan agama yang ditinggalkan lebih jelek dari agama yang baru dianutnya.

Pelajaran apa yang bisa diambil untuk umat di sini?

Saya banyak mendapat pelajaran di Prasanthi Nilayam. Misalnya tentang kesabaran. Di sana yang namanya antre itu biasa. Makan ke kantin antre. Masuk ke pasar swalayan antre. Beli roti antre. Masuk ke mandir ruang darshan, antre. Sewaktu puncak acara peringatan HUT Baba, kami sudah harus bangun pukul nol-nol. Sedangkan Baba memasuki mandir pukul tujuh. Jadi harus menunggu enam jam, baru dapat melihat Baba. Kalau tidak sabar, pasti akan tersiksa di sini. Lalu yang rupanya perlu ditiru untuk umat di Indonesia, yakni tentang pembangunan fasilitas umum. Misalnya membangun rumah sakit, sekolah atau fasilitas umum untuk orang tak mampu. Seandainya saya seorang dokter, saya akan buka praktek gratis, minimal satu hari dalam satu minggu. Kalau di India bisa membangun rumah sakit gratis, di sini kenapa tidak?

Ada keinginan ke India lagi?

Ada. Jika Baba merestui, saya ingin ke Prasanthi bersama istri dan anak-anak. Untuk diketahui, biaya hidup di India lebih murah ketimbang di Denpasar. Di dalam ashram, semua kebutuhan hidup terpenuhi. Di sana ada wartel, poliklinik, kantin, pasar swalayan. Kalau minum air putih, tak usah beli. Di sana sudah dipasang kran-kran air minum bersih.
Quote
Like
Share

Joined: January 31st, 2002, 4:11 am

February 7th, 2002, 7:17 am #8

EDITORIAL :
Menyoroti "Lokasabha" PHDI Bali


Banyak hikmah yang bisa dipetik dari kasus Lokasabha IV PHDI Bali yang dipaksakan, dan akhirnya meninggalkan kemelut. Hasil Lokasabha itu tak bisa diterima oleh PHDI Pusat. Bahkan sesungguhnya, Lokasabha itu pun tak bisa diterima oleh sebagian besar penduduk Bali. Secara formal, PHDI Buleleng, PHDI Tabanan dan PHDI Karangasem tidak mengakui Lokasabha itu. Lalu PHDI Jembrana dan Klungkung cenderung juga mengharapkan agar kemelut itu cepat diakhiri dengan mengacu kepada hasil Mahasabha VIII. Kemudian organisasi warga seperti Mahagotra Pasek Sanak Sapta Rsi dan Maha Semaya Pande sudah jelas menolaknya. Lalu ormas seperti Pemuda Hindu Indonesia juga tidak mengakuinya. Lantas siapa lagi yang tersisa untuk mengakui hasil Lokasabha IV PHDI Bali ini? Karena itu memang tepat jika PHDI Pusat kemudian melayangkan surat untuk tidak mengakui hasil-hasil Lokasabha itu, dan menunjuk caretaker PHDI Bali yang bertugas menyiapkan Lokasabha yang baru. Caretaker yang ditunjuk adalah Ketua II PHDI Pusat Putu Denok dengan Sekretaris I PHDI Pusat Raka Santeri.

Tapi baiklah, ada hal-hal yang perlu saya soroti secara khusus. Ternyata kita tidak bisa berorganisasi dengan baik. Pengurus PHDI Bali dengan sengaja menyelenggarakan Lokasabha yang tidak mematuhi AD/ART hasil Mahasabha VIII. Bahkan itu dibuktikan dengan hasilnya di mana Ketua Umum tetap diambil dari kalangan sulinggih. Anehnya, yang menjadi alasan soal ini adalah mereka justru menyebut Mahasabha VIII di Sanur tidak mengikuti AD/ART Mahasabha VII Solo.

Lho, ini bagaimana cara berpikirnya? Bukankah setiap Mahasabha (bahkan kongres organisasi apapun) AD/ART dibicarakan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan puncak, baik mengenai susunan pengurus maupun program-program. Artinya, hasil Mahasabha VIII Sanur karena mengikuti perubahan AD/ART yang dibuat dalam forum itu, bukan lagi mengacu kepada AD/ART Mahasabha Solo.

Nah, kalau PHDI Bali tidak setuju dengan perubahan AD/ART ini, dan tetap bersikukuh menginginkan Ketua Umum dijabat sulinggih, kenapa tidak bersuara pada Mahasabha VIII di Sanur itu? Oke, kalau sudah bersuara, tetapi kalah, bukankah dalam setiap musyawarah organisasi selalu harus ada yang mengalah? Kalau tidak, bagaimana roda organisasi akan berjalan, jika yang kalah suara tetap main ngotot-ngototan?

Saya yang terlibat aktif di Mahasabha VIII merasa jalannya musyawarah begitu demokratis. Pimpinan sidang yang dimotori Wayan Sudirta cukup arif memimpin dan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk perbedaan pendapat. Hasil-hasil Mahasabha pun diambil dengan aklamasi, hanya satu hal saja yang sampai voting, yakni ketika pemilihan Sekretaris Umum PHDI karena dua calon, yakni saya sendiri dan Adi Soeripto tidak bersedia mundur. Saya kira Mahasabha VIII adalah puncak-puncak demokrasi yang berhasil ditampilkan oleh tokoh-tokoh Hindu.

Karena itu, jika kita mematuhi etika berorganisasi, kita harus tunduk kepada hasil yang sudah dimusyawarahkan dengan baik.

Kemudian ada satu hal yang membuat saya sedikit risau menyikapi masalah ini. Ada kesan di kalangan tokoh-tokoh kita bahwa kalau tidak duduk di pengurus Parisada seolah-olah ruang pengabdian kita kepada umat dan agama menjadi berkurang. Ini sikap yang sangat keliru. Menjadi pengurus Parisada hanyalah salah satu jalan untuk mengabdi kepada umat dan agama. Banyak jalan lain yang bisa ditempuh, memimpin lembaga-lembaga umat yang lain, katakanlah yang berbentuk yayasan, LSM, sekehe, paguyuban atau apapun. Atau kalau merasa kurang pinter memimpin, jadilah pengusaha yang hasil usaha itu disumbangkan untuk Hindu, atau produk usaha itu sendiri berkaitan dengan pengembangan Hindu. Misalnya, menerbitkan buku-buku Hindu. Atau melakukan studi dan penelitian yang berguna untuk Hindu. Kalau bakat ada, mungkin pula menjadi duta dharma, berkeliling ke desa-desa memberikan pembi-naan. Ida Pandita Mpu Nabe Parama Manik Dwija Kertha dari Griya Taman Bhadrika Seririt, tak pernah menjadi pengurus Parisada, tetapi beliau tak pernah henti memberikan dharma wacana ke desa-desa. Bukan cuma di Buleleng saja, tetapi melewati batas kabu-paten, utamanya di Karangasem dan Tabanan. Mengabdi pada umat tidak harus dengan jabatan formal di Parisada. Justru kalau majelis tertinggi ini hanya dijadikan alat untuk tujuan yang lain, yang bukan berkaitan dengan agama, misalnya, untuk kedudukan di pemerintahan atau mendapat peluang bisnis, itu sudah langkah yang tidak terpuji.

Kembali kepada PHDI Bali yang tidak diakui oleh PHDI Pusat, hendaknya kasus ini segera diselesaikan dengan cara damai, dialog, dan mematuhi ketentuan organisasi. Kalau tidak, biaya yang dikeluarkan untuk Mahasabha rasanya menjadi mubazir.

Dan PHDI Pusat pun harus intropeksi, barangkali memang banyak lobang yang bisa dijadikan sasaran tembak. Saya sih melihatnya ada beberapa lobang yang menganga yang merupakan inkonsistensi yang dilakukan PHDI Pusat. Misalnya, diciptakannya perangkat baru yaitu Sekretaris Dharma Adyaksa (dulu disebut Sabha Pandita), padahal ketentuannya tidak ada. Apalagi pandita yang diangkat untuk jabatan itu dari sampradaya yang jelas-jelas pimpinan tertingginya menolak disebut Hindu. Di mana mencari pembenaran soal ini, apalagi kalau ditanya, apakah pandita itu sudah melakukan dwijati yang benar sesuai dengan satra Hindu? Sesonggan (pepatah) Bali mengatakan: "aduk sere aji keteng". Jangan hal itu sampai terjadi.

Saya kira kasus PHDI Bali ini segera dituntaskan agar tidak menjadi virus yang menyebar ke PHDI daerah lain. Siapa tahu, ada yang memanfaatkan situasi ini untuk membuat ribut secara nasional. Kapan pengurus PHDI kerja kalau disibukkan oleh pertikaian di dalam seperti ini?

Lalu yang penting lagi, kita selesaikan kasus ini dengan bahasa agama, jangan bahasa politik, misalnya, pengerahan massa atau membuat Parisada tandingan. Amit-amit, jangan sampai ada PHDI Perjuangan, PHDI Reformasi, PHDI Paradigma Baru, lalu ada PHDI Pro Status Qua.

Putu Setia
Majalah Hindu Raditya edisi September 2001 memuat polemik tentang ‘beragama di luar sistem’. Polemik ini bermula dari seminar interaktif yang diadakan oleh PHDI Bali, 21 Juli 2001 di Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar berkaitan dengan persiapan Mahasabha VIII Parisada. Dalam seminar ini seorang pemakalah, I Gusti Gede Goda, mengatakan bahwa pengurus Parisada tidak kompak, dan karena itu tidak bisa bekerja maksimal, karena ada pengurus Parisada yang beragama di luar sistem. Oleh pemakalah ini tidak dijelaskan apa yang dimaksudkannya dengan ‘beragama di luar sistem.’ Dua orang yang tampaknya anggota Sai Study Group (SSG) yaitu I Ketut Wiana (pengurus Parisada Pusat) dan I Wayan Suja, masing-masing melalui tulisan di Raditya memberikan tanggapan kritis terhadap pernyataan I Gusti Goda. I Wayan Suja bahkan memberikan tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan seorang Sulinggih dalam dharmatula di beberapa tempat di Singaraja, yang dianggap keliru mengenai Sai Baba.

Terlepas dari apa yang dimaksud dengan ‘beragama di luar sistem’ dan siapa yang beragama di luar sistem, polemik ini – sekalipun masih belum beranjak dari masalah ritual saja -- bagi saya adalah suatu yang positif. Dalam arti orang-orang Hindu telah berani mengemukakan pendapatnya sekalipun pendapat itu berbeda dengan pendapat orang lain. Polemik semacam ini bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bernas tentang agama Hindu. Seperti benturan alu dengan lesung akan menghasilkan bulir-bulir beras yang bagus. Sementara beras yang tidak bagus – pemikiran yang tidak memiliki dasar yang kuat – akan patah atau remuk dan berkumpul di pinggir nyiru menjadi – bahasa Bali - ‘mincid.’

Dalam tulisan saya "Sampradaya, Sekta dan Mahasabha’ di Raditya edisi yang sama saya mengutip penelitian redaksi majalah Hinduism Today (edisi Oktober 1998) terhadap berbagai organisasi dengan kehadiran yang cukup mencolok di Barat untuk mengetahui bagaimana mereka mendefinisikan diri mereka, melalui Pernyataan Tujuan (Statement of Pupose) dari organisasi mereka dalam website mereka. Redaksi Hinduism Today mengakui bahwa metode ini memang tidak sempurna, dan mungkin beberapa organisasi tidak bermaksud seperti apa yang dikatakannya (atau tidak dikatakannya) dalam Pernyataan Tujuan itu.

Perbedaan yang paling jelas adalah antara mereka yang mengatakan dengan tegas bahwa mereka adalah Hindu, dan mereka yang dengan tegas menyatakan bahwa organisasi mereka bukan Hindu. Dan di antara keduanya adalah mereka yang tidak pernah menggunakan kata "Hindu" di manapun, sekalipun mereka mengajarkan kitab-kitab suci Hindu, memuja dewa-dewa Hindu, dan lain sebagainya, tapi juga tidak tegas menyatakan dirinya bukan Hindu. Kelompok ini oleh Hinduism Today disebutkan sebagai ‘quasi’ Hindu. Kelompok ini disub-kelompokkan menjadi : Yoga-Vedanda dan Pelayanan Sosial atau Universalisme. Istilah quasi Hindu yang digunakan oleh Hinduism Today tidaklah bermaksud untuk meremehkan, tapi sekedar sebagai nama untuk menyebutkan kelompok-kelompok yang sebenarnya berakar pada tradisi Hindu, yang mengkhususkan dirinya dalam kegiatan spiritual tanpa mempraktekkan ritual dari suatu agama tertentu atau kelompok yang pengikutnya tidak hanya dari orang-orang Hindu tapi dari semua keyakinan agama. Memang ada organisasi dari kelompok ini yang gigih menganjurkan orang untuk meninggalkan agama formal, termasuk di dalamnya agama Hindu. Dan sangat disayangkan ajakan ini lebih banyak ditujukan kepada orang-orang Hindu sendiri.

Organisasi-organisasi yang secara tegas berada dalam kubu Hindu adalah mereka yang membagi tanggung jawab bagi semua orang-orang Hindu. Mereka yang memisahkan diri dengan Hindu tidaklah perlu terlibat dalam upaya untuk penyebarluasan, perlindungan dan kebangkitan (renaissance) dari agama kita. Orang-orang Hindu perlu mendidik diri mereka sendiri mengenai organisasi, dan secara khusus membedakan dalam pikirannya kelompok orang-orang yang secara tuntas telah mengingalkan Hindu untuk mencari jalannya sendiri seperti ISKCON (Hare Krishna), Brahma Kumaris dan TM. Demikian dikatakan oleh Hinduism Today.

HINDU, QUASI HINDU DAN NON-HINDU

Berikut adalah kelompok dari organisasi-organisasi tersebut berdasarkan "Pernyataan Tujuan" (Statement of Pupose) mereka.

Hindu

Arya Samaj "membebaskan Hindu dharma dari semua kepercayaan palsu, dan kembali ke Veda"

Chinmaya Mission "tujuan utama dari Chinmayananda adalah untuk mengkonversikan orang-orang Hindu kedalam agama Hindu"

Gitananda Ashram (Italy) "Bila anda sungguh-sungguh tertarik dengan spiritualitas dan budaya Hindu, click disini"

Hindu Students Council "Mempelajari warisan dan budaya agama Hindu"

Hindu Temple Society of North America "Segala sesuatu dalam agama Hindu mulai dengan pemujaan Ganapati"

International Swaminarayan Satsang (ISSO) " Sampradaya kita dalam agama Hindu disebut Swaminarayan"

Kanchi Kamakoti Peetam "penyebar-luasan filsafat advaita dari Sankara berdasarkan keyakinan Veda"

Nityananda Institute "Trika Yoga, satu tradisi Tantric India dari Saivisme Kashmir"

Ramakrishna Mission (New York) "berdasakan Vedanta, baik agama maupun philosophy Hindu"

Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) "tugas kita yang utama ….adalah untuk mengkonsolidasikan masyarakat Hindu."

Saiva Siddhanta Church "sebuah persaudaraan tradisional Hindu " [Subramuniyaswami, penerbit Hinduism Today]

Swaminarayan Hindu Mission (BSS) "sebuah organisasi sosio-spiritual yang berakar dalam Veda"

Vishwa Hindu Parishad (VHP) "memelihara persatuan Hindu, mengkonsolidasikan masyarakat Hindu, bekerja untuk kepentingan Hindu"

Yoga-Vedanta

Arsha Vidya Gurukulam "Lembaga untuk studi tradisional Vedanta..."

Divine Life Society "Menyebarluaskan pengetahuan spiritual (melalui ) yoga, dan menghidupkan kiembalai budaya yang benar"

Ramanashrama (Ramana Maharshi) "ashram menawarkan kepada bhakta dari semua agama kedamaian mental, ketenangan dan kebahagaiaan"

Siddha Yoga Dham (Chidvalasananda) "Kebijaksanaan dari para maharesi kuno India ...selamat datang kepada manusia dari semua agama dan kebudayaan"

Sivananda Yoga Vedanta Centers "Yoga dapat dipraktekan oleh setiap orang dari keyakinan agama apapun"

Pelayanan Sosial dan/atau Universalisme

Ananda Marga "sebuah organisasi pelayanan sosial internasional"

Gayatri Pariwar "organisasi bantuan dan pendidikan ...menyatukan ilmu pengetahuan dengan spiritualitas"

M.A. Ashram (Mata Amritanandamayi) "Menanamkan bhakti kepada Tuhan, cinta kepada sesama mahluk dan semangat pelayanan tanpa pamerih"

Sadhu Vaswani Mission "badan atau organisasi non-sektarian, non-politikal, non-kommunal"

Integral Yoga Institute (Satchidananda) "sebuah pusat spritual didasarkan atas prinsip-prinsip yoga dan ekumenisme (persatuan agama)"

Satya Sai Baba "tidak berbicara mewakili satu agama tertentu, misalnya agama Hindu"

Self-Realization Fellowship "mengungkapkan kesatuan dasar dari kekristenan yang asli dan yoga yang asli"

Sri Sri Ravi Shankar "terlibat dalam pelayanan sosial dan menyebarkan pengetahuan Veda"

Agama Baru atau Bukan Agama

Brahma Kumaris (telah menetapkan organisasi mereka sebagai satu agama baru dalam pertemuan Global Forum)

Hare Krishna (ISKCON) "adalah bukan agama Hindu bukan pula agama lainnya."

Transcendental Meditation "murni satu teknik praktis ...satu ilmu pengetahuan ... tidak tergantung pada agama apapun"

Veerashaivite "Pemeluk Veerashaiva menyebut Veerashaivisme satu agama yang terpisah"

SAI BABA

Hinduism Today memberikan catatan bahwa pengelompokan di atas didasarkan atas pernyataan organisasi mereka di World Wide Web sites. Organisasi-organisasi yang ingin mengklarifikasi informasi ini dapat menyampaikannya kepada editor Hinduism Today. Divine Life Society, yang dalam penggolongan di atas dimasukkan sebagai organisasi Yoga-Vedanta, dalam suratnya kepada redaksi Hinduism Today bulan Desember 1998, mengoreksi penyataan tersebut dan meminta agar Devine Life Society yang didirikan oleh Swami Sivananda dikelompokkan sebagai Hindu.

Para pengikut Sai Baba dimasukkan dalam kelompok Pelayanan Sosial atau Universalisme karena para pengikut Sai Baba tidak hanya orang Hindu tetapi juga orang-orang dari agama lain. Pengikut Sai Baba yang non-Hindu ada yang mengatakan bahwa Sai Baba telah mengatasi batas-batas Hindu (beyond Hindu), karena ajaran-ajarannya tidak semata-mata bersumber dari Hindu dan tidak hanya untuk orang Hindu. Namun Sai Baba pada tahun 1996 dinobatkan sebagai "Hindu of the Year" oleh Hinduism Today. Penghargaan ini diberikan setiap tahun oleh Hinduism Today kepada orang-orang yang dianggap berjasa dalam mempromosikan dan mengembangkan ajaran-ajaran Hindu.

Saya sendiri bukan pengikut atau anggota dari SSG. Tapi saya telah membaca beberapa buku yang ditulis oleh atau mengenai Sai Baba. Dari buku-buku itu saya dapat menarik kesimpulan bahwa Sai Baba sebenarnya menjabarkan ajaran-ajaran dari Weda, Upanisad dan Bagawad Gita. Memang baliau juga banyak mengutif dari kitab-kitab suci agama lain, terutama Kristen dan Buddha. Dengan buku-buku ini Sai Baba berjasa menyebarkan pengetahuan dan informasi mengenai Hindu kepada para pengikutnya dari agama-agama lain. Dan ini diharapkan akan menimbulkan saling pengertian antara pemeluk agama yang berbeda. Sai Baba sepanjang yang saya tahu tidak pernah menganjurkan pengikutnya untuk meninggalkan agama-agama formal sebagaimana dilakukan oleh pendiri dari beberapa kelompok universalis atau sosio-spiritual lainnya.

Ketegangan ‘kreatif’ yang terjadi antara para bhakta Sai Baba dengan umat Hindu di Bali tampaknya lebih banyak karena perbedaan dalam pemahaman atau praktek ritual saja. Para bhakta Sai Baba tampaknya melakukan ritual tanpa atau dengan sajen minimal, atau melantunkan nyanyian-nyanyian pujaan (bhajan) yang berbeda dengan kidung yang dinyanyikan oleh orang-orang Hindu di Bali pada umumnya. Ini hanya perkiraan saya saja karena saya belum pernah melihat bagaimana sebenarnya praktek ritual ini dilakukan oleh oleh para bhakta Sai Baba.

Perbedaan yang lain adalah penafsiran mengenai awatara. Para bhakta Sai Baba menganggap Sai Baba adalah seorang awatara (awatara ke sepuluh, Kalki). Banyak orang Hindu yang mempertanyakan hal ini. Sebetulnya hal ini tidak perlu menjadi bahan perdebatan. Karena sebagaimana diketahui tidak semua denominasi (sekte) dalam agama Hindu menempatkan awatara sebagai bagian penting dari keyakinan mereka. Waisnawa, memberikan tempat penting kepada awatara Wisnu, khususnya Rama dan Krishna. Shaktaisme percaya akan awatara dari Shakti. Siwaisme tidak mengakui adanya awatara. Banyak aliran atau kelompok spiritual di India yang menganggap guru mereka sebagai awatara, baik awatara Wisnu, Shakti maupun Siwa.

Menurut Swami Sivananda ada empat jenis Avatara: (i) Purna (penuh atau sempurna) seperti: Sri Krishna, Sri Rama. (ii) Kala (tidak sepenuhnya) seperti: Matsya, Varaha, Hamsa, dll. (iii) Amsa (sebagian) seperti: Jada Bharata, Nara Narayana, dll. (iv) Amsamsa (sebagian dari bagian) seperti: Sri Sankara, Sri Ramanuja, Sri Nimbarka, dll. (Sri Nimbarkacharya dan Filsafat Dvaitãdvaita diterjemahkan oleh Anatta, dari judul asli: Nimbarka; edisi Website, yang dipublikasikan oleh The Divine Life Society).

Menurut saya pribadi, makin banyak awatara, artinya makin banyak orang-orang yang memiliki sifat-sifat ketuhanan yang luas dalam dirinya, akan makin baik bagi orang banyak. Sebab orang-orang semacam ini akan memberikan pencerahan pada orang-orang di sekitarnya.

Para bhakta Sai Baba yang saya kenal tetap menyatakan dirinya dan melaksanakan ritual Hindu (sebagaimana yang dipraktrekkan di Bali). Banyak dari mereka sangat aktif dalam pembangunan pura, mengikuti kegiatan ritual serta diskusi-diskusi tentang agama Hindu. Bahkan ada yang mengatakan kepada saya, baru merasa mantap sebagai Hindu setelah yang bersangkutan mengenal wejangan-wejangan Sai Baba. Pengakuan semacam ini memang bersifat subjektif, tapi yang jelas Sai Baba tidak mengajarkan para bhaktanya untuk meninggalkan agamanya. Dan Sai Baba juga tidak bermaksud membentuk agama baru, yang ekletik (mengambil dan menggabungkan hal-hal baik dari berbagai sumber, agama maupun filsafat). Tapi untuk hal ini saya kira lebih baik bila para bhakta Sai Baba sendiri yang memberikan penjelasan.

Untuk kelompok atau organisasi spiritual yang dengan tegas menyatakan dirinya tidak ada hubungan dengan Hindu, baik karena telah menjadi agama baru yang terpisah dengan Hindu, atau karena menyatakan dirinya organisasi pelayanan sosial, kelompok spiritual yang tidak ada kaitan dengan agama apapun, hendaknya kita, orang-orang Hindu tetap menghormati pilihan eksistensi mereka. Sebaliknya kita juga mengharapkan agar mereka menghormati eksistensi agama Hindu.
Quote
Like
Share

Joined: January 31st, 2002, 4:11 am

February 7th, 2002, 7:18 am #9

EDITORIAL :
Menyoroti "Lokasabha" PHDI Bali


Banyak hikmah yang bisa dipetik dari kasus Lokasabha IV PHDI Bali yang dipaksakan, dan akhirnya meninggalkan kemelut. Hasil Lokasabha itu tak bisa diterima oleh PHDI Pusat. Bahkan sesungguhnya, Lokasabha itu pun tak bisa diterima oleh sebagian besar penduduk Bali. Secara formal, PHDI Buleleng, PHDI Tabanan dan PHDI Karangasem tidak mengakui Lokasabha itu. Lalu PHDI Jembrana dan Klungkung cenderung juga mengharapkan agar kemelut itu cepat diakhiri dengan mengacu kepada hasil Mahasabha VIII. Kemudian organisasi warga seperti Mahagotra Pasek Sanak Sapta Rsi dan Maha Semaya Pande sudah jelas menolaknya. Lalu ormas seperti Pemuda Hindu Indonesia juga tidak mengakuinya. Lantas siapa lagi yang tersisa untuk mengakui hasil Lokasabha IV PHDI Bali ini? Karena itu memang tepat jika PHDI Pusat kemudian melayangkan surat untuk tidak mengakui hasil-hasil Lokasabha itu, dan menunjuk caretaker PHDI Bali yang bertugas menyiapkan Lokasabha yang baru. Caretaker yang ditunjuk adalah Ketua II PHDI Pusat Putu Denok dengan Sekretaris I PHDI Pusat Raka Santeri.

Tapi baiklah, ada hal-hal yang perlu saya soroti secara khusus. Ternyata kita tidak bisa berorganisasi dengan baik. Pengurus PHDI Bali dengan sengaja menyelenggarakan Lokasabha yang tidak mematuhi AD/ART hasil Mahasabha VIII. Bahkan itu dibuktikan dengan hasilnya di mana Ketua Umum tetap diambil dari kalangan sulinggih. Anehnya, yang menjadi alasan soal ini adalah mereka justru menyebut Mahasabha VIII di Sanur tidak mengikuti AD/ART Mahasabha VII Solo.

Lho, ini bagaimana cara berpikirnya? Bukankah setiap Mahasabha (bahkan kongres organisasi apapun) AD/ART dibicarakan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan puncak, baik mengenai susunan pengurus maupun program-program. Artinya, hasil Mahasabha VIII Sanur karena mengikuti perubahan AD/ART yang dibuat dalam forum itu, bukan lagi mengacu kepada AD/ART Mahasabha Solo.

Nah, kalau PHDI Bali tidak setuju dengan perubahan AD/ART ini, dan tetap bersikukuh menginginkan Ketua Umum dijabat sulinggih, kenapa tidak bersuara pada Mahasabha VIII di Sanur itu? Oke, kalau sudah bersuara, tetapi kalah, bukankah dalam setiap musyawarah organisasi selalu harus ada yang mengalah? Kalau tidak, bagaimana roda organisasi akan berjalan, jika yang kalah suara tetap main ngotot-ngototan?

Saya yang terlibat aktif di Mahasabha VIII merasa jalannya musyawarah begitu demokratis. Pimpinan sidang yang dimotori Wayan Sudirta cukup arif memimpin dan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk perbedaan pendapat. Hasil-hasil Mahasabha pun diambil dengan aklamasi, hanya satu hal saja yang sampai voting, yakni ketika pemilihan Sekretaris Umum PHDI karena dua calon, yakni saya sendiri dan Adi Soeripto tidak bersedia mundur. Saya kira Mahasabha VIII adalah puncak-puncak demokrasi yang berhasil ditampilkan oleh tokoh-tokoh Hindu.

Karena itu, jika kita mematuhi etika berorganisasi, kita harus tunduk kepada hasil yang sudah dimusyawarahkan dengan baik.

Kemudian ada satu hal yang membuat saya sedikit risau menyikapi masalah ini. Ada kesan di kalangan tokoh-tokoh kita bahwa kalau tidak duduk di pengurus Parisada seolah-olah ruang pengabdian kita kepada umat dan agama menjadi berkurang. Ini sikap yang sangat keliru. Menjadi pengurus Parisada hanyalah salah satu jalan untuk mengabdi kepada umat dan agama. Banyak jalan lain yang bisa ditempuh, memimpin lembaga-lembaga umat yang lain, katakanlah yang berbentuk yayasan, LSM, sekehe, paguyuban atau apapun. Atau kalau merasa kurang pinter memimpin, jadilah pengusaha yang hasil usaha itu disumbangkan untuk Hindu, atau produk usaha itu sendiri berkaitan dengan pengembangan Hindu. Misalnya, menerbitkan buku-buku Hindu. Atau melakukan studi dan penelitian yang berguna untuk Hindu. Kalau bakat ada, mungkin pula menjadi duta dharma, berkeliling ke desa-desa memberikan pembi-naan. Ida Pandita Mpu Nabe Parama Manik Dwija Kertha dari Griya Taman Bhadrika Seririt, tak pernah menjadi pengurus Parisada, tetapi beliau tak pernah henti memberikan dharma wacana ke desa-desa. Bukan cuma di Buleleng saja, tetapi melewati batas kabu-paten, utamanya di Karangasem dan Tabanan. Mengabdi pada umat tidak harus dengan jabatan formal di Parisada. Justru kalau majelis tertinggi ini hanya dijadikan alat untuk tujuan yang lain, yang bukan berkaitan dengan agama, misalnya, untuk kedudukan di pemerintahan atau mendapat peluang bisnis, itu sudah langkah yang tidak terpuji.

Kembali kepada PHDI Bali yang tidak diakui oleh PHDI Pusat, hendaknya kasus ini segera diselesaikan dengan cara damai, dialog, dan mematuhi ketentuan organisasi. Kalau tidak, biaya yang dikeluarkan untuk Mahasabha rasanya menjadi mubazir.

Dan PHDI Pusat pun harus intropeksi, barangkali memang banyak lobang yang bisa dijadikan sasaran tembak. Saya sih melihatnya ada beberapa lobang yang menganga yang merupakan inkonsistensi yang dilakukan PHDI Pusat. Misalnya, diciptakannya perangkat baru yaitu Sekretaris Dharma Adyaksa (dulu disebut Sabha Pandita), padahal ketentuannya tidak ada. Apalagi pandita yang diangkat untuk jabatan itu dari sampradaya yang jelas-jelas pimpinan tertingginya menolak disebut Hindu. Di mana mencari pembenaran soal ini, apalagi kalau ditanya, apakah pandita itu sudah melakukan dwijati yang benar sesuai dengan satra Hindu? Sesonggan (pepatah) Bali mengatakan: "aduk sere aji keteng". Jangan hal itu sampai terjadi.

Saya kira kasus PHDI Bali ini segera dituntaskan agar tidak menjadi virus yang menyebar ke PHDI daerah lain. Siapa tahu, ada yang memanfaatkan situasi ini untuk membuat ribut secara nasional. Kapan pengurus PHDI kerja kalau disibukkan oleh pertikaian di dalam seperti ini?

Lalu yang penting lagi, kita selesaikan kasus ini dengan bahasa agama, jangan bahasa politik, misalnya, pengerahan massa atau membuat Parisada tandingan. Amit-amit, jangan sampai ada PHDI Perjuangan, PHDI Reformasi, PHDI Paradigma Baru, lalu ada PHDI Pro Status Qua.

Putu Setia
Pada mulanya atau sebelum ditetapkannya kebaya sebagai pakaian nasional, kebaya merupakan pakaian tradisional dan ada beberapa suku yang menggunakan kebaya sebagai pakaian tradisional seperti Suku Jawa, Bali, Sunda, Madura dan lain-lain. Pakaian kebaya oleh wanita Hindu etnis Bali digunakan sebagai pakaian untuk ke Pura atau untuk Sembahyang selain untuk acara adat atau keagamaan lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa Hindu dalam perkembangannya mengakomodir atau melestarikan budaya setempat termasuk tata cara berpakaian.

Dewasa ini bahan kebaya tampak sangat beragam baik corak, mutu maupun jenisnya dan dengan perkembangan yang cukup pesat seiring perkembangan teknologi dan dunia mode. Untuk bahan kebaya yang baru muncul biasanya menjadi trend bagi kaum wanita. Seperti sekarang ini jenis bahan kebaya yang lagi ngetrend dan banyak digandrungi oleh wanita Indonesia adalah jenis bahan kebaya yang sangat transparan. Wanita Bali pun tidak mau ketinggalan untuk mengikuti trend yang ada, sehingga wanita Bali tampak semakin cantik-cantik dengan bahan kebaya yang semakin bagus-bagus baik kwalitas maupun coraknya. Namun sayang pakaian tersebut oleh wanita Bali tidak di design sedemikian rupa agar tampak lebih sopan (tidak terlalu seksi) bila dipakai untuk ke Pura/Sembahyang. Oleh kebanyakan wanita Bali bahan kebaya yang transparan tidak diberi lapisan dalam/puring sehingga bila dipakai maka tampaklah "Bra" si pemakainya.

Menurut pendapat dari para wanita Bali yang pernah penulis dengar katanya kurang bagus bila diberi puring/lapisan dalam, meskipun pendapat tersebut mungkin kurang representatif atau juga mungkin karena alasan lain, namun penulis sangat sayangkan bila hal itu dijadikan alasan. Penulis bukanlah anti terhadap pakaian seksi namun haruslah ditempatkan pada tempatnya. Kita harus merenungkan kembali apa sebenarnya tujuan kita ke Pura/Sembahyang. Seandainya pakaian kebaya yang tampak seksi tersebut dipakai untuk acara resepsi pernikahan atau acara adat lainnya mungkin masih bisa diterima namun bila untuk ke Pura sebaiknya didesign agar tidak terlalu seksi.

Mungkin untuk di daerah Bali/Lombok ataupun daerah yang orang Balinya cukup banyak, para wanita Bali merasa tidak risi untuk berpakaian demikian, namun akan lain halnya bila di daerah yang orang Balinya sedikit. Sebenarnya para wanita Bali bisa memperoleh informasi mengenai design untuk bahan kebaya yang lagi ngetrend dengan tampilan yang tampak bagus/indah dan tentunya lebih sopan, yaitu dari majalah-majalah ataupun tabloid wanita.

Masalah pakaian kebaya yang seksi dipakai ke Pura/sembahyang oleh para wanita Bali pernah didiskusikan dalam Siar Hindu Dharma Net pada Majalah Raditya beberapa waktu yang lalu dengan berbagai tanggapannya, secara garis besar bisa dikatagorikan menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang mempermasalahkan dengan berbagai alasan dan kelompok yang tidak mempermasalahkan dengan salah satunya alasan adalah yang penting niatnya adalah untuk sembahyang. Tanggapan untuk alasan kelompok yang tidak mempermasalahkan, penulis juga percaya bahwa sebagian besar umat kita bila sudah melangkahkan kakinya untuk ke Pura/Sembahyang maka niatnya memang sudah tulus, sehingga tidak akan merasa terganggu (khususnya kaum laki-lakinya) oleh penampilan kaum wanitanya yang demikian seksinya. Namun pernahkah terpikirkan oleh kita semua bagaimana tanggapan atau pendapat umat lainnya bila melihat wanita Bali pergi ke Pura/sembahyang sangat seksi?

Dalam hal ini penulis bukannya latah atau ikut-kutan cara berpakaian umat lain, namun ingin mengajak para wanita Bali agar lebih selektif berpakaian dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Umat Hindu sudah banyak dipojokkan oleh informasi-informasi negatif karena tampaknya memang itulah informasi yang cendrung dukembangkan oleh umat lain sebagai upaya memojokkan umat Hindu. Misalnya, yang mengatakan umat Hindu polytheisme, menyembah patung, melegalkan judi, mestratakan umatnya dengan kasta dan sebagainya. Apakah kita akan menambah satu pandangan negatif dari umat lain tentang tatacara berpakaian para wanita Bali yang seksi tersebut? Mungkin ini tidak disadari oleh wanita Bali.

Menyikapi masalah tersebut, penulis yang juga seorang wanita Bali punya harapan agar wanita Bali lebih peka dan menyadari akan hal tersebut. Marilah kita semua menjaga agar image orang terhadap agama kita (yang memang sering cendrung negatif ) tidak semakin jelek dengan melihat tata cara berpakaian tersebut.

Harapan besar dalam hal ini kepada organisasi Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) untuk ikut memikirkan hal tersebut, mungkin bisa memikirkan/mencarikan design pakaian kebaya untuk jenis-jenis bahan yang tipis dengan tidak menghilangkan ciri khas kebaya Bali, kemudian dengan proaktif mensosialisasikannya. Untuk lebih efektif dalam mensosialisasikannya, sebaiknya diberi contoh langsung/dipraktekkan terutama oleh kalangan yang berpengaruh atau yang menjadi panutan dalam masyarakat. Harapan juga terhadap para tokoh umat Hindu agar ikut memikirkan hal tersebut, meskipun tampaknya hal tersebut seperti sepele namun cukup membuat telinga merah bila ada yang neyeletuk mengatakan wanita Hindu pergi ke Pura dengan memamerkan "pakaiannya dalamnya." Meskipun Hindu bukan hanya di Bali namun setahu umat lain Hindu identik dengan Bali, terlebih mengingat kebangkitan Hindu di Nusantara yang mulai tampak, upayakan agar kita bisa lebih memagari agama kita dari isu-isu negatif yang tidak senang dengan kebangkitan Hindu di Nusantara yaitu dengan mengkoreksi hal-hal yang bisa memicu timbulnya isu-isu tersebut.

Penulis sekarang berdomisili di Mataram, NTB
Quote
Like
Share

Joined: January 31st, 2002, 4:11 am

February 7th, 2002, 7:25 am #10

EDITORIAL :
Menyoroti "Lokasabha" PHDI Bali


Banyak hikmah yang bisa dipetik dari kasus Lokasabha IV PHDI Bali yang dipaksakan, dan akhirnya meninggalkan kemelut. Hasil Lokasabha itu tak bisa diterima oleh PHDI Pusat. Bahkan sesungguhnya, Lokasabha itu pun tak bisa diterima oleh sebagian besar penduduk Bali. Secara formal, PHDI Buleleng, PHDI Tabanan dan PHDI Karangasem tidak mengakui Lokasabha itu. Lalu PHDI Jembrana dan Klungkung cenderung juga mengharapkan agar kemelut itu cepat diakhiri dengan mengacu kepada hasil Mahasabha VIII. Kemudian organisasi warga seperti Mahagotra Pasek Sanak Sapta Rsi dan Maha Semaya Pande sudah jelas menolaknya. Lalu ormas seperti Pemuda Hindu Indonesia juga tidak mengakuinya. Lantas siapa lagi yang tersisa untuk mengakui hasil Lokasabha IV PHDI Bali ini? Karena itu memang tepat jika PHDI Pusat kemudian melayangkan surat untuk tidak mengakui hasil-hasil Lokasabha itu, dan menunjuk caretaker PHDI Bali yang bertugas menyiapkan Lokasabha yang baru. Caretaker yang ditunjuk adalah Ketua II PHDI Pusat Putu Denok dengan Sekretaris I PHDI Pusat Raka Santeri.

Tapi baiklah, ada hal-hal yang perlu saya soroti secara khusus. Ternyata kita tidak bisa berorganisasi dengan baik. Pengurus PHDI Bali dengan sengaja menyelenggarakan Lokasabha yang tidak mematuhi AD/ART hasil Mahasabha VIII. Bahkan itu dibuktikan dengan hasilnya di mana Ketua Umum tetap diambil dari kalangan sulinggih. Anehnya, yang menjadi alasan soal ini adalah mereka justru menyebut Mahasabha VIII di Sanur tidak mengikuti AD/ART Mahasabha VII Solo.

Lho, ini bagaimana cara berpikirnya? Bukankah setiap Mahasabha (bahkan kongres organisasi apapun) AD/ART dibicarakan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan puncak, baik mengenai susunan pengurus maupun program-program. Artinya, hasil Mahasabha VIII Sanur karena mengikuti perubahan AD/ART yang dibuat dalam forum itu, bukan lagi mengacu kepada AD/ART Mahasabha Solo.

Nah, kalau PHDI Bali tidak setuju dengan perubahan AD/ART ini, dan tetap bersikukuh menginginkan Ketua Umum dijabat sulinggih, kenapa tidak bersuara pada Mahasabha VIII di Sanur itu? Oke, kalau sudah bersuara, tetapi kalah, bukankah dalam setiap musyawarah organisasi selalu harus ada yang mengalah? Kalau tidak, bagaimana roda organisasi akan berjalan, jika yang kalah suara tetap main ngotot-ngototan?

Saya yang terlibat aktif di Mahasabha VIII merasa jalannya musyawarah begitu demokratis. Pimpinan sidang yang dimotori Wayan Sudirta cukup arif memimpin dan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk perbedaan pendapat. Hasil-hasil Mahasabha pun diambil dengan aklamasi, hanya satu hal saja yang sampai voting, yakni ketika pemilihan Sekretaris Umum PHDI karena dua calon, yakni saya sendiri dan Adi Soeripto tidak bersedia mundur. Saya kira Mahasabha VIII adalah puncak-puncak demokrasi yang berhasil ditampilkan oleh tokoh-tokoh Hindu.

Karena itu, jika kita mematuhi etika berorganisasi, kita harus tunduk kepada hasil yang sudah dimusyawarahkan dengan baik.

Kemudian ada satu hal yang membuat saya sedikit risau menyikapi masalah ini. Ada kesan di kalangan tokoh-tokoh kita bahwa kalau tidak duduk di pengurus Parisada seolah-olah ruang pengabdian kita kepada umat dan agama menjadi berkurang. Ini sikap yang sangat keliru. Menjadi pengurus Parisada hanyalah salah satu jalan untuk mengabdi kepada umat dan agama. Banyak jalan lain yang bisa ditempuh, memimpin lembaga-lembaga umat yang lain, katakanlah yang berbentuk yayasan, LSM, sekehe, paguyuban atau apapun. Atau kalau merasa kurang pinter memimpin, jadilah pengusaha yang hasil usaha itu disumbangkan untuk Hindu, atau produk usaha itu sendiri berkaitan dengan pengembangan Hindu. Misalnya, menerbitkan buku-buku Hindu. Atau melakukan studi dan penelitian yang berguna untuk Hindu. Kalau bakat ada, mungkin pula menjadi duta dharma, berkeliling ke desa-desa memberikan pembi-naan. Ida Pandita Mpu Nabe Parama Manik Dwija Kertha dari Griya Taman Bhadrika Seririt, tak pernah menjadi pengurus Parisada, tetapi beliau tak pernah henti memberikan dharma wacana ke desa-desa. Bukan cuma di Buleleng saja, tetapi melewati batas kabu-paten, utamanya di Karangasem dan Tabanan. Mengabdi pada umat tidak harus dengan jabatan formal di Parisada. Justru kalau majelis tertinggi ini hanya dijadikan alat untuk tujuan yang lain, yang bukan berkaitan dengan agama, misalnya, untuk kedudukan di pemerintahan atau mendapat peluang bisnis, itu sudah langkah yang tidak terpuji.

Kembali kepada PHDI Bali yang tidak diakui oleh PHDI Pusat, hendaknya kasus ini segera diselesaikan dengan cara damai, dialog, dan mematuhi ketentuan organisasi. Kalau tidak, biaya yang dikeluarkan untuk Mahasabha rasanya menjadi mubazir.

Dan PHDI Pusat pun harus intropeksi, barangkali memang banyak lobang yang bisa dijadikan sasaran tembak. Saya sih melihatnya ada beberapa lobang yang menganga yang merupakan inkonsistensi yang dilakukan PHDI Pusat. Misalnya, diciptakannya perangkat baru yaitu Sekretaris Dharma Adyaksa (dulu disebut Sabha Pandita), padahal ketentuannya tidak ada. Apalagi pandita yang diangkat untuk jabatan itu dari sampradaya yang jelas-jelas pimpinan tertingginya menolak disebut Hindu. Di mana mencari pembenaran soal ini, apalagi kalau ditanya, apakah pandita itu sudah melakukan dwijati yang benar sesuai dengan satra Hindu? Sesonggan (pepatah) Bali mengatakan: "aduk sere aji keteng". Jangan hal itu sampai terjadi.

Saya kira kasus PHDI Bali ini segera dituntaskan agar tidak menjadi virus yang menyebar ke PHDI daerah lain. Siapa tahu, ada yang memanfaatkan situasi ini untuk membuat ribut secara nasional. Kapan pengurus PHDI kerja kalau disibukkan oleh pertikaian di dalam seperti ini?

Lalu yang penting lagi, kita selesaikan kasus ini dengan bahasa agama, jangan bahasa politik, misalnya, pengerahan massa atau membuat Parisada tandingan. Amit-amit, jangan sampai ada PHDI Perjuangan, PHDI Reformasi, PHDI Paradigma Baru, lalu ada PHDI Pro Status Qua.

Putu Setia
Judi memang ditolak oleh agama-agama. Walaupun demikian, judi tetap menjadi gula-gula kehidupan manusia. Sebagai sebuah permainan, judi ditemukan dalam seluruh kebudayaan manusia. Bentuk judi yang paling primitif tampak pada sejumlah permainan anak-anak di berbagai tempat di dunia ini. Dunia olah raga juga selalu semakin lebih nikmat dengan menghadirkan judi di dalamnya

Bali, sampai saat ini, telah mendapatkan predikat-predikat yang membanggakan pesona ekologis dan budayanya. Satu predikat yang belum diperolehnya mungkin "pulau tajen" atau "negeri sabungan ayam". Di pulau ini ayam-ayam jantan dipuja. Literatur-literatur tajen ditemukan dalam lontar-lontar, misalnya kelompok teks "pengayam-ayam" yang dikoleksi oleh Gedong Kirtya, Singaraja. Lalu kalender persabungan ayam disusun. Kini hal itu dikaitkan dengan pelaksanaan upacara pada sebuah pura atau "dalam rangka" kegiatan tertentu, misalnya perbaikan jalan desa atau bahkan pembangunan pura.


Pura Kerti dan Tajen

Salah satu makna tumbangnya ORBA bagi para pecinta tajen di Bali adalah semakin dilegalkannya tajen. Sejak saat itu, tajen kembali mengambil wilayah publiknya. Pada wilayah ini tekanan-tekanan pelarangan atau hukuman terhadap mereka yang terlibat di arena tajen, tidak lagi ada. Salah satu pemaknaan itu ditemukan di Singaraja. Pura Kerti di Kaliuntu adalah sebuah pura yang dikepung perkampungan kota dan di sinilah tajen secara rutin digelar. Hal itu dimungkinkan karena wantilannya yang luas. Di tempat ini ayam-ayam jantan pilihan para bebotoh selalu dilepaskan, setelah sebelumnya salah satu kaki mereka dipasangi taji oleh pakembar-pakembar yang terampil sekali. Ketegangan-ketegangan yang berkaitan dengan bayangan kekalahan dan harapan akan kemenangan yang dinikmati oleh para bebotoh yang melingkari pertarungan sepasang jago itu, harus diakhiri dalam kokok kemenagan salah satu jago dan sebaliknya, keterkaparan, ceceran darah pada helai-helai bulu yang rontok. Uang taruhan segera berpindah. Demikian seterusnya.


Sepotong Gengsi: Kekalahan dan Kemenangan itu

Mengapa tajen harus membutuhkan tempatnya di Pura Kerti? Pertanyaan yang sangat klise dan kata-kata dari mulut siapa saja terbukti telah tidak sanggup lagi menjawabnya. Di samping hal itu, ada pertanyaan lain, mengapa tajen tidak kunjung lenyap dari Bali? Tajen, sebagaimana halnya dengan apapun, misalnya perempuan atau uang, jabatan atau status tinggi, adalah sebuah gengsi. Tidak hanya kemenangan-kemenangan petaruh-petaruh di arena tajen menjadi kebanggaan. Sebaliknya juga, kekalahan adalah kebanggaan. Besar kecilnya jumlah taruhan pasti dikaitkan dengan kekayaan orang-orang bersangkutan. Logikanya sangat sederhana dan tidak mungkin salah secara ekonomis, yaitu mustahil orang miskin sanggup bertaruh dalam jumlah yang sangat besar. Jadi, besar kecilnya taruhan di arena tajen sama dengan status daya beli seseorang.

Sehubungan dengan tajen, pertentangannya dengan Hindu, dan sebaliknya legalitasnya di wilayah tabuh rah, perlu membaca kembali pengertian-pengertian Geertz (1996) mengenai tajen Bali.

Legalitas Diam-diam

Legalitas tejen hari ini diperoleh pada keuntungan tajen yang sekian persen disumbangkan kepada masyarakat. Jadi, tradisi tabuh rah tidak satu-satunya legalitas tajen hari ini. Bahkan, secara hipotetik, partai politik tertentu di Bali dijadikan tumpuan harapan lain dalam rangka legalitas politis tajen. Bukankah di Buleleng pernah digelincirkan gagasan tentang perda tajen? Di sini atraksi adu jago hendak dipilih sebagai istilah lain dan "demi pariwisata" ternyata adalah kambing hitamnya. Dengan demikian, di Buleleng ditemukan tiga istilah munafik mengenai konsep tajen, yaitu tajen, tabuh rah, dan adu jago, dan tajen paket. Pada konteks ini kemunafikan manusia beragama diuji dan demi kesucian-kesucian utopis, berbohong telah menjadi kebutuhan. Ketiga legalitas tajen tersebut ditemukan di seluruh Bali.


Tajen dari Narasi Lampau

Sementara itu. pada masa Bali yang sangat silam, tajen juga ditemukan dalam cerita rakyat local, setidaknya pada tiga cerita, yaitu Men Tuung Kuning, I Kenengneng, dan Bagus Diarsa.

Dalam cerita Men Tuung Kuning, ketragisan dan keterpojokan yang tertindas perempuan hamil tua Bali dijumpai. Men Tuung Kuning, ketika mengandung calon anak pertama mereka, harus menjalani persalinan pertama mereka seorang diri karena suaminya, Pan Tuung Kuning, meninggalkannya. Pan Tuung Kuning pergi ke arena tajen dan hal itu berlangsung selama berhari-hari. Dalam cerita itu tekanan terhadap perempuan tidak hanya ditunjukkan oleh keharusan menjalani persalinan pertama itu hanya seorang diri tetapi yang jauh melebihinya adalah pesan bebotoh itu, Pan Tuung Kuning. "Memene (sapaan untuk istri dari seorang suami di Bali), aku sekarang pergi ke tajen. Aku berpesan, jika anakmu nanti lahir laki-laki, maka kau hanya harus mencincangkan ari-ari anak kita. Jika anakmu perempuan, maka ari-ari saja tidak cukup. Kamu harus mencincang baik ari-arinya dan juga bayimu sendiri untuk dijadikan pakan jago-jagoku dalam kurungan itu."

Betapa terkejutnya Men Tuung Kuning menerima pesan itu. Kebimbangan dan bayangan ketegangan menjadi harapan-harapan buruk persalinannya. Selaku seorang calon ibu dan lebih-lebih karena keperempuanan diri selaku kodrat, tiba-tiba harus memilih salah satu dari dua harapannya: bayi laki-laki atau bayi perempuan. Untuk menolak pekerjaan itu, selaku pembunuh bayi sendiri beberapa saat setelah rahimnya kosong dan darah sisa persalinan belum lagi kering, Men Tuung Kuning barangkali berharap agar anak yang akan dilahirkannya seorang laki-laki. Akhirnya Men Tuung Kuning melahirkan seorang bayi perempuan, Ni Tuung Kuning. Segalanya telah terjadi. Pada saat ini ia ingat pesan suaminya dan Men Tuung Kuning harus tidak menyerah. Di sini kebohongan dan persembunyian menjadi pilihan. Itupun sebatas pada keperluan untuk mengulur waktu karena suatu saat Pan Tuung Kuning akan datang dan bertanya, "Di mana anak kita?" Pertanyaan ini berarti, anak yang dilahirkan oleh Men Tuung Kuning adalah laki-laki. Tapi pertanyaan ini berarti sebaliknya, "Sudahkah kau cincang ari-ari dan dia, untuk pakan ayamku?" Kebohongan dan persembunyian memberinya hanya jawaban ini, untuk pertanyaan kedua "Sudah, baik ari-ari dan dia telah kucincang, untuk ayam-ayammu." Kebohongan pun harus terbongkar karena ayam-ayam itu tidak mau dibohongi. "Kami hanya diberi ari-ari cincang oleh Men Tuung Kuning. Anaknya, Ni Tuung Kuning disembunyikan di rumah nenek dukun persalinan." Demikianlah ayam-ayam itu mengadu kepada Pan Tuung Kuning. Pan Tuung Kuning marah dan pengambilalihan rencana pembunuhan pun dimulai.

Pada cerita Bagus Diarsa, Bagus Diarsa memang seorang bebotoh, sebagaimana Pan Tuung Kuning. Dalam cerita ini arena tajen yang hari itu dihadirinya hanyalah seting yang menggambarkan akhir kisahnya di arena tajen, dalam hari panas dan berdebu. Dia bertemu dengan seorang pengemis tua, rombeng, berbau busuk, menjijikkan. Orang-orang di arena tajen itu tidak satu pun tahan mencium bau busuk yang bersumber dari pengemis itu, selain Bagus Diarsa. Di tengah kelelahan dan kekalahannya bertaruh, dengan sisa sedikit uang di sakunya, ia menikmati nasi di warung sisi arena. Dia melihat pengemis itu dan mengajaknya makan. Untuk hal ini Bagus Diarsa harus mengurangi porsi makannya siang itu. Tajen itu memang tetap menyisakan orang-orang yang rasa simpatinya terhadap kemiskinan atau ketuaan pada tubuh seorang pengemis.

Cerita I Kenengneng berkisah tentang perjalanan ke sorga seorang anak yatim piatu dari desa itu. Di sorga ia bertemu dengan kedua orang tuanya dan juga bertemu dengan Sang Betara Guru. Mereka akrab dan untuk hal itu, I Kenengneng boleh menerima sesuatu untuk dibawanya pulang ke desanya. Mengapa I Kenengneng tidak cukup meminta Juuk Linglang dan harus meminta seekor jago dari dunia dewa? Hal itu berkaitan dengan kebutuhan laki-laki terhadap tajen. Hal itu juga sepotong impian tua orang Bali, tidak hanya mengenai sorga, tetapi juga demi jago yang tidak terkalahkan. Pada bulu-bulu jago dan keperkasaan kelahinya itu, laki-laki Bali membangun gengsi-gengsi, sekalipun hal itu bermula di arena persabungan ayam. Hal itu berlanjut hingga saat ini. Penelitian mendalam Geertz (1996), yang dikerjakannya pada setengah abad silam di Bali, memberi satu simpulan tidak terduga, mengenai hubungan ayam jago dengan laki-laki Bali. Ayam-ayam itu tiada lain, kecuali hanya laki-laki Bali. Jadi, ayam hanya alat. Tajen, sejalan dengan simpulan itu, bukan pertarungan sepasang-sepasang jago, tetapi pertarungan laki-laki Bali. Barangkali simpulan itu merupakan legalitas lain tajen Bali, legalitas insting awal yang sangat terpendam. Walaupun demikian insting itu akan selalu bangkit dan tajen di Bali yang telah secara semi formal melembaga dalam kebudayaan orang Bali, dipilihnya sebagai ekspresi-ekspresinya.


Secarik Kompromi

Kini tajen-tajen di seluruh desa di pulau ini telah menjadi sebuah kebutuhan sosial. Tajen juga sumber dana sosial yang sangat penting. Karena hal itu, menurut penjelasan bendahara Pura Kerti, kepada Raditya, tajen di Buleleng telah dikelola sedemikian rupa. Hal itu akhirnya memunculkan istilah baru di bidang manajemen tajen, yaitu tajen paket. Sehubungan dengan Pura Kerti, dalam hal ini, wantilannya, yang dijadikan tempat pelaksanaan tajen, sekali lagi mengutip penjelasan bendahara pura ini, bahwa pihak Pura Kerti hanya menyewakan tempat kepada seorang pengelola tajen dari Bakung. "Sewanya Rp 300.000 per satu kali pelaksanaan," kata bendahara Pura Kerti. Walaupun demikian, tajen bukan satu-satunya sumber dana operasional keagaaman di Pura Kerti. Masih ada sumber dana lain, seperti dana punia dari umat, basar, pertunjukan seni. Saat ini, tampaknya tajen menempati posisi teratas.

Sampai kepada kasus-kasus pelaksanaan tajen paket di Pura Kerti Kaliuntu, sebuah pura umum yang dibangun di tengah perkampungan pinggiran Singaraja, pada 1970-an, tajen tampaknya akan semakin membingungkan, terutama jika hal itu dikaitkan dengan konsep-konsep penolakan agama terhadap judi dan penjudi-penjudi. Walaupun dalam Mahabharata ditunjukkan dengan sangat jelas, bahwa judi di kerajaan itu akhirnya menghancurkan Pandawa yang kalah, namun, kini hal itu semakin harus dikompromikan. Kompromi itu terasa sebagai sebuah kebutuhan ketika tajen-tajen di Bali dinilai telah menyumbangkan sekian persen untuk dana sosial. Namun, betapa umat Hindu harus menanggung malu kepada umat dunia yang beradab, bahwa di komplek tempat sucinya pun ada judi, sebuah prilaku yang dibenci dan dihindarkan oleh semua ajaran agama. Sayang sekali lembaga-lembaga agama diam saja, lantas apa perlunya ada lembaga agama seperti Parisada, kalau ajaran agama sudah dilecehkan secara transparan seperti itu? Bubarkan saja Parisada.

(I Wayan Artika, Koresponden Raditya di Singaraja)
Quote
Like
Share